BBM Solar Subsidi Jadi Barang Mewah dan Langka di Kabupaten Maros, Diindikasi SPBU.N PALLANTIKANG Memiliki Jejaring Penggepul Gurita
MAROS SULSEL GERBANG INDINESIA TIMUR NEWS.COM —– Polemik distribusi BBM subsidi di Kabupaten Maros menjadi sebuah ironi tengah dipertontonkan didepan mata publik. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi yang seharusnya menjadi bantalan ekonomi bagi rakyat kecil, nelayan, dan pengemudi angkutan kota, kini perlahan bermutasi menjadi “barang mewah” yang sulit dijangkau.
Kelangkaan ini bukan sekadar efek distribusi, melainkan diduga kuat akibat permainan rapi para pemburu rente. Salah satu titik yang kini berada di bawah sorotan tajam adalah SPBU.N Pallantikang. Disana, antrian panjang kendaraan bukan lagi pemandangan asing. Namun, ada yang ganjil di balik deretan mobil yang sabar menunggu: indikasi adanya jejaring “gurita” pengumpul BBM yang terstruktur.
Berdasarkan investigasi di lapangan dan keluhan masyarakat, SPBU.N Pallantikang diduga tidak sekadar melayani para Nelayan,” terdapat pola distribusi yang mencurigakan dimana oknum tertentu diduga leluasa melakukan pengisian berulangkali dengan menggunakan jerigen berbekal surat rekomendasi, yang berulang ulang diperpanjang/diperbaharui dengan dalih peruntukan nelayan.
Modus jejaring pengepul yang terorganisir. Yang bekerja layaknya gurita, memiliki banyak tentakel yang menjangkau lini bawah. Mereka memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan untuk “merampok” jatah BBM subsidi dari pihak yang sebenarnya yang lebih berhak.
BBM yang seharusnya cukup untuk menghidupi roda ekonomi masyarakat Maros selama 24 jam, justru “diseberangkan” ke sektor industri atau dijual kembali dengan harga tinggi (ilegal) oleh para pengepul.
Dampak nyata bagi Masyarakat Maros
dari praktek ini sangat destruktif. Bagi nelayan di pesisir Maros, kelangkaan solar berarti tidak ada hasil.
Pernyataan ini menjadi benang merah yang menghubungkan SPBU.N Pallantikang dengan tuduhan adanya “peran serta” pihak pengelola dalam memuluskan aksi para tengkulak BBM.
Aparat Pemerintah Kabupaten Maros bersama pihak kepolisian, kesannya tutup mata terkait maraknya penimbunan solar subsidi yang kian langkah dan menjadi barang mewah.
Lembaga Kontrol Independen Nasional bersama Aliansi Pemerhati Hukum dan masyarakat, mendesak Pihak Pertamina Regional 7, harus membuka data distribusi harian di SPBU.N Pallantikang, untuk melakukan, Pencabutan Izin Operasional: Jika terbukti ada kerja sama antara pengelola SPBU dengan jejaring pengepul.
Pertamina tidak boleh ragu untuk memutus hubungan usaha (PHU) atau mencabut izin operasional SPBU tersebut. Ini adalah efek jera yang paling efektif dalam mengembangkan digitalisasi yang Efektif, sistem MyPertamina harus ditegakkan dengan ketat.
Dan tidak boleh ada celah bagi kendaraan yang tidak terdata atau mencurigakan untuk mendapatkan akses BBM subsidi. Kepolisian harus membongkar jejaring pengepul hingga keakar-akarnya selalu (aktor intelektual), bagi para pengepul, Pallantikang yang menjadikan titik strategis. Lokasinya yang jauh dari pengawasan ketat aparat membuat tempat ini menjadi pusat gravitasi bagi bisnis ilegal yang menggerogoti hak publik
BBM subsidi adalah amanat negara untuk rakyat. Ketika ia diprivatisasi oleh segelintir kelompok melalui praktik curang di SPBU.N seperti di Pallantikang, maka negara telah gagal melindungi hak rakyatnya.
Kabupaten Maros tidak boleh dibiarkan menjadi “lumbung” bagi para pemburu rente. Kelangkaan yang dipaksakan ini adalah luka bagi ekonomi daerah. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi aparat penegak hukum dan Pertamina untuk menunjukkan taringnya, apakah mereka berpihak pada rakyat kecil, atau justru memilih membiarkan gurita itu terus memangsa apa yang bukan menjadi haknya.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak SPBU.N terkait mengenai dugaan pelansir/ penimbunan solar subsidi tersebut. Diharapkan proses pengecekan di lapangan dapat memberikan kepastian atas informasi yang beredar sehingga penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
Laporan dipublish tim red : ND
