MAKASSAR SULAWESI SELATAN GERBANG INDINESUA TIMUR NEWS.COM —— Aksi yang dihadiri oleh puluhan Masa Dari Koalisi pemerhati korupsi sulsel kembali membawa tuntutan adalah segera Memeriksa pekerjaan perusahan PT. Lompulle dugaan milik haji Haerudin atas kasus yang melibatkan terdakwa gubernur Non aktif NA, segera memeriksa PT yg diduga bermasalah berdasarkan temuan BPK tahun 2019
Terduga melakukan korupsi sesuai hasil laporan BPK dan mengauditnya serta tangkap dan adili oknum yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Sulsel ujar Dandi selaku jendral lapangan. Kamis (03/11/22) sore tadi.
Selain itu aksi yang dilakukan sebagai upaya mengevaluasi, membidik tersangka baru pada kasus suap/gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang ada di Sulsel yang juga erat kaitannya dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh gubernur nonaktif NA terkhusus PT. Lompulle yang berada disopeng yang katanya sangat kebal dan bebal hukum. Ujar arga selaku kormim dalam orasinya.
Lanjut, aksi ini adalah upaya untuk menginformasikan kepada pihak yang berwenang untuk pro Aktif dalam mengusut tuntas prosalan kegiatan Kolusi, korupsi dan Nepotisme yang marak terjadi di SULSEL
Adapun PT yang diduga bermasalah. PT. Lompulle, PT Bawa karaeng Lestari, PT. Utari Prima Sejahtera, PT. Amin jaya, PT. Karya subur teknik Utama, PT. Ridwan jaya Lestari, PT. Rahim Multi Sarana, PT. Mega bintang Utama, PT. Rahmat Utama Mulia, PT. Rizkiyah
Berdasarkan hasil investigasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa proyek yang bermasalah khususnya PT. Lompulle pungkas Dandi
Koalisi mahasiswa Pemerhati Korupsi akan terus melakukan pengawalan dan akan kembali mengawal kasus korupsi tersebut dengan massa aksi yang lebih banyak ” kami akan kembali melakukan aksi unjuk rasa sampai kasus ini terungkap dengan jelas tegas Dandi
Tuntutan: .
1. Mendesak kejati Sulsel dan Mapolda Sulsel untuk adili semua Oknum yang terlibat dalam proyek infrastruktur 2019 yang berdasarkan temuan BPK
(BPK) sekira ada banyak proyek yg bermasalah dalam temuan BPK diantara
PT. LOMPULLE dan PT Lainnya.
2 . Mendesak Kejati Sulsel untuk mengusut tuntas dugaan korupsi proyek infrastruktur berdasarkan temuan BPK 2019
3. Mendesak Kejati Sulsel untuk segera memanggil dan memeriksa semua kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut berdasarkan temuan BPK tahun 2019.
4. Tegakan supremasi hukum. (**)
