Ketua Korwil LKIN, Desak APH bekerja Profesional Terkait Dugaan Korupsi Jasa Kebersihan DPRD Pangkep
PANGKEP SULAWESI SELATAN GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM ———- Tim penyidik tipikor polres Pangkep terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan jasa kebersihan di DPRD Pangkep yang tengah menjadi sorotan publik.
Dalam upaya mengungkap fakta terang benderang, sebanyak 15 saksi telah dimintai keterangan secara intensif. Pemeriksaan para saksi, yang berasal dari berbagai pihak terkait, ini dilakukan menyusul mencuatnya kisruh dan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.pada tahun anggaran 2023 – 2024.
Langkah ini diharapkan dapat memperjelas alur dana dan pertanggungjawaban dalam skandal yang kini tengah menjadi sorotan publik di Kabupaten Pangkep, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas potensi kerugian negara.
Dimana tahun anggaran 2023.sebesar
363, 850,000 juta, tuntas namun pemenang dalam tender kontraktor tidak sesuai dengan bidang, jasa, sementara 2024 anggaran 729, 216,000, 00, yang dibayarkan melalui tiga tahaf, dengan nilai kontrak, 64,075,000,00 yang dipakai 201 juta,, tanda kutif” patuh dipertanyakan, lalu sisa anggaran, di duga dipangkas dan tidak terpakai dikemanakan
Ketua kordinator lembaga Kontrol Independen Nasional, Muh Yusuf, mengutarakan adanya dugaan yang berbau aroma korupsi terkait jasa kebersihan yang dipangkas oleh anggota dprd pangkep, dan meminta kepada pihak terkait utamanya Tipikor Polres Pangkep Dan Tipikor Polda SulSel Serta Kejakssaan Tinggi , untuk mengusut tuntas, dan membuka secara terang benderang dihadapan publik
Penyelidikan terkait dugaan adanya indikasi praktik korupsi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep semakin intensif. Hingga saat ini, sebanyak 15 orang saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh pihak berwenang.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya serius untuk mendalami dan mengklarifikasi berbagai informasi serta bukti awal yang mengarah pada adanya “aroma” atau gelagat korupsi dalam pengelolaan anggaran atau kebijakan tertentu di lembaga legislatif tersebut.
Para saksi yang diperiksa diharapkan dapat memberikan informasi penting untuk mengungkap fakta sebenarnya dan memperjelas duduk perkara atas dugaan pelanggaran hukum yang tengah diselidiki secara mendalam.
Laporan dipublush tim redaksi
