Kasat Reskrim Polres Pare Pare Membenarkan PT Goi Group Diduga Terlibat Penyelundupan BBM Bersubsidi, Mobil Tangki Diamankan di Polres Pare pare
PARE PARE SULAWESI SELATAN GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM —— (7Agustus 2025) Kasus penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali terungkap dengan diamankannya mobil tangki milik PT Goi Group di wilayah hukum Polres Parepare. Penangkapan dilakukan saat kendaraan tersebut melintas usai melakukan pengisian BBM di gudang warga di Kabupaten Pinrang.
Informasi diperoleh dari sumber terpercaya yang identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa PT Goi Group diduga mengangkut solar bersubsidi secara ilegal dari Pinrang menuju Parepare. Diduga, pengangkutan ini dalam upaya distribusi BBM bersubsidi ke pasar gelap menggunakan mobil tangki industri siluman.
Redaaksi awak media online, telah mencoba menghubungi Awal,putra, pemilik PT Goi Group yang dikenal sebagai ‘raja minyak ilegal’, namun yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan. Begitu pula dengan Budi, pemilik gudang PT Goi Group di Pinrang yang nomor kontaknya tidak aktif saat dihubungi.
Kapolres Pare pare melalui Kasatreskrim menanggapi kasus ini dengan mengatakan bahwa pihak kepolisian tengah melakukan proses penyelidikan dan pengamanan barang bukti. Namun, pernyataan resmi terkait penanganan kasus masih belum sepenuhnya disampaikan kepada publik berhubung kami menunggu dari BPH migas pusat jelasnya
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi dari Awal pemilik PT Goi Group sebagai aktor utama dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Sulsel.
Menyikapi kasus ini, publik mendesak Kapolda Sulawesi Selatan agar secara serius mengawal penanganan perkara ini dan memastikan bahwa hasil tangkapan Polres Parepare tidak dibebaskan tanpa proses hukum yang jelas. Tindakan tegas diharapkan mampu mencegah praktik penyelundupan BBM bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat.
Kasus ini menjadi perhatian penting dalam upaya pemberantasan mafia BBM bersubsidi yang masih marak di wilayah Sulawesi Selatan dan memerlukan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan dan kedaulatan energi nasional.
Laporan dipublish : (Tim Media)
