MAKASSAR SULAWESI SELATAN GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM —– Mengenai program Tim Pembina Samsat Nasional terkait rencana penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident Ranmor) berdasarkan Pasal 74 UU No 22 Tahun 2009 tentang penghapusan registrasi dan identifikasi ranmor, Ditlantas Polda Sulsel akan melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat.
Dirlantas Polda Sulsel melalui Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel, AKBP Restu SIK menjelaskan, pihak Ditlantas akan melaksanakan koordinasi dalam rangka pembentukan tim terpadu yang terdiri dari pihak Polda Sulsel (Ditlantas), Pemprov Sulsel (Bapenda Sulsel) dan Jasa Raharja Cabang Sulsel.
“Saat ini kami tengah melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi menjalankan amanah Pasal 74 UU No 22 Tahun 2009 dan implementasi hasil Rakor Tim Pembina Samsat Nasional di Bali beberapa waktu lalu,” Ucap Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel.
Dijelaskan, penerapan pasal 74 UU No.22 Tahun 2009 tersebut merupakan solusi bagi pemilik kendaraan, termasuk masyarakat yang ingin mengajukan penghapusan data kendaraannya karena tidak lagi beroperasional.
“Salah satu dasar penghapusan Regident kendaraan yakni permintaan dari pemilik kendaraan untuk penghapusan data kendaraannya antara lain disebabkan kerusakan dan tak bisa terpakai, sehingga dengan dihapuskannya data registrasi otomatis akan menggugurkan kewajibannya dalam membayar pajak,” beber mantan Koorspripim Polda Sulsel ini.
Adapun langkah awal yang akan dilaksanakan pihak Ditlantas Polda Sulsel dalam penerapan pasal tersebut adalah melaksanakan pengecekan ranmor yang tak bisa terpakai lagi antara lain kendaraan korban kecelakaan lalulintas atau kendaraan yang sudah hilang dan belum ditemukan.”
“berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 84 sampai Pasal 86 dijelaskan tentang mekanisme penghapusan data regident kendaraan. Mulai dari pemberitahuan pertama hingga ke tiga,” ucap Restu.
Terkait dengan kondisi yang memungkinkan data kendaraan bermotor dhapus, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel memaparkan yaitu untuk kendaraan yang tidak membayar pajak selama 2 tahun berturut-turut setelah habis masa berlaku STNK nya dan tidak diperpanjang (5 tahun).
Untuk percepatan pelaksanaan program nasional ini, Gubernur Sulsel, Dirlantas Polda Sulsel dan Kepala Cabang Jasa Raharja Sulsel telah menghadiri rakor di Bali dengan kesimpulan perencanaan ini dapat dilakukan dengan melakukan stimulasi ke masyarakat.
“Berdasarkan rakor di Bali tersebut ada perencanaan dari Kemendagri untuk menghapus Pajak Progresif dan Bea Balik Nama (BBN) ke dua. Hal ini bertujuan untuk memberikan keringanan pada masyarakat sehingga masyarakat terstimulasi untuk membayar pajak dan bisa didapatkan validasi data yang terupdate terkait kepemilikan kendaraan bermotor,” terang Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel, sembari menambahkan diperlukan data update.
Untuk penerapan Pasal 74 UU No.22 Tahun 2009, AKBP Restu mengatakan, diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan pada Tahun 2023, melalui beberapa tahapan.
“Nantinya, perlu dibuat MOU dengan instansi terkait dalam penerapan Pasal tersebut untuk selanjutnya memasuki tahapan sosialisasi,” tegasnya.
Saat ditanya soal rencana penghapusan pajak progresif dan BBN 2, khususnya di Sulsel, Kasubdit Regident Ditlantas Polda mengaku, tergantung kebijakan pemerintah provinsi/daerah setempat.
“Diharapkan penghapusan BBN 2 dan Progresif sangat mendukung kebijakan tersebut dan masyarakat tersimulasi untuk lebih tertib membayar pajak kendaraannya,” pungkas AKBP Restu.
Laporan : (**/Wis)
