Ketua KPMP Makassar Kawal Ahli Waris Sobri Bostam, Desak Pemprov Sulsel Segera Bayarkan Sisa Rp18,32 Miliar
GERNANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM MAKASSAR — Persoalan pembayaran kepada ahli waris Sobri Bostam kembali mencuat. Pihak ahli waris kembali turun melakukan aksi, mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan sisa pembayaran yang disebut masih mencapai Rp18,32 miliar.
Aksi tersebut merupakan bentuk tuntutan agar pemerintah daerah memberikan kepastian terkait penyelesaian pembayaran kepada pihak ahli waris. Mereka meminta Pemprov Sulsel tidak lagi menunda proses pengalokasian anggaran yang dinilai menjadi hak ahli waris berdasarkan proses dan dokumen yang telah berjalan.” Ahli waris kini mempertanyakan secara terbuka di mana posisi sisa kewajiban pembayaran tersebut dalam proses penganggaran Pemerintah Provinsi Sulsel dan kapan hak yang mereka tuntut dapat benar-benar direalisasikan.
Bagi pihak ahli waris, persoalan ini telah berlangsung terlalu panjang. dalam Ketidakjelasan mengenai kapan pembayaran diselesaikan yang dinilai menimbulkan ketidakpastian dan membuat mereka harus kembali menyampaikan tuntutan melalui aksi.
Ahli waris mendesak Pemprov Sulsel memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status dana tersebut. Apakah anggaran telah tersedia, apakah telah masuk dalam perencanaan anggaran, atau masih menunggu proses penganggaran tahun berikutnya.
Pertanyaan tersebut penting dilontarkan karena tanpa kepastian mengenai pos anggaran dan mekanisme pembayarannya, tuntutan penyelesaian berpotensi kembali berjalan tanpa kepastian waktu.
Pihak ahli waris meminta pemerintah tidak sekadar memberikan jawaban normatif, tetapi menyampaikan timeline yang jelas, termasuk tahapan administrasi, sumber anggaran, mekanisme pencairan, hingga target penyelesaian.
“Kami kembali turun karena persoalan ini belum tuntas. Yang kami minta adalah kepastian. Sisa pembayaran sebesar Rp18,32 miliar harus jelas kapan dialokasikan dan kapan diselesaikan,” tegas perwakilan ahli waris dalam tuntutannya.” Jangan Sampai Hak Hanya Berhenti di Meja Administrasi
Persoalan pembayaran dalam kasus ini juga memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai efektivitas proses administrasi pemerintah.” Jika memang terdapat kewajiban yang harus diselesaikan kepada ahli waris, maka publik berhak mengetahui apa yang menjadi kendala sebenarnya.
Apakah persoalannya berkaitan dengan ketersediaan anggaran? Proses administrasi? ” Dasar hukum pembayaran? Mekanisme penganggaran? Atau terdapat persoalan lain yang belum disampaikan secara terbuka?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting agar polemik tidak terus berputar pada aksi tuntutan dan jawaban administratif tanpa penyelesaian konkret.” Ahli waris meminta Pemprov Sulsel membuka informasi secara transparan agar seluruh pihak mengetahui posisi sebenarnya dari sisa pembayaran Rp18,32 miliar tersebut.
Menurut pihak ahli waris, pemerintah harus menunjukkan komitmen melalui langkah nyata, bukan hanya komunikasi atau janji penyelesaian.” mereka juga meminta agar pejabat terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses penganggaran yang sedang berjalan. agar tidak menjadi persoalan dan terus menjadi bola yang dilempar dari satu pihak ke pihak lainnya.
Komando Pejuang Merah Putih SULSEL (KPMP) MUSKAR MUIN,” Yang mengawal aksi pergerakan ahli waris Sobri Bostam saat ditemui oleh Anggota DPRD Kota Makassar dari Ketua Komisi D.partai Golkar dan Ketua Komisi B dari partai Gerindra, serta sekertaris komis B. Dari Fraksi PKS dan PAN Saat menemui para pendemo dari ahli waris, berjanji akan membahas persoalan lahan Gor Sudiang yang saat ini masih terkendala, untuk menempuh langkah Improvisasi, dalam membahas dana anggaran tersebut dalam pertemuan perubahan anggaran ditahun 2026.
Ditempat yang sama kordinator aksi dari Ketua Lembaga KPMP, dengan tegas menyuarakan bahwa Kami meminta Pemprov Sulsel memberikan penjelasan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana prosesnya, dan kapan pembayaran itu dituntaskan,” ujar perwakilan agar persoalan ini tidak lagi mengambang kemana mana jelasnya
Ada Pertanyaan Besar yang Perlu Dijawab Pemerintah terkait Aksi yang kembali dilakukan karena masih terdapat sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban resmi dari Pemprov Sulsel.
_Pertama, apa dasar dan status kewajiban pembayaran yang menjadi tuntutan ahli waris?- _Kedua, bagaimana posisi sisa pembayaran sebesar Rp18,32 miliar dalam struktur atau proses penganggaran Pemprov Sulsel? _Ketiga, apakah anggaran tersebut sudah dialokasikan atau masih dalam tahap pembahasan? _Keempat, apabila belum dialokasikan, apa alasan dan kendalanya? _Kelima, kapan pemerintah menargetkan persoalan pembayaran tersebut benar-benar selesai?
Pertanyaan tersebut seharusnya dapat dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat serta ” transparansi menjadi penting karena menyangkut penggunaan anggaran pemerintah dan penyelesaian kewajiban yang diklaim oleh pihak ahli waris.
Mereka berharap Pemprov Sulsel tidak melihat aksi tersebut semata-mata sebagai bentuk tekanan, tetapi sebagai bentuk penyampaian aspirasi dari pihak yang menginginkan kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang sedang dipersoalkan.
Ahli waris juga meminta Gubernur Sulsel beserta jajarannya tyang erkait turun langsung memastikan persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian.
Laporan dipublikasikan tim redaksi media Gerbang Indonesia Timur News.Com : Arya
