MAKASSAR SULAWESI SELATAN GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM ——- Senin/12/12/2023 Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lainnya.
Dalam pemilu, para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.
Selain itu, pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. oleh karena itu, pemilu harus memberi dampak pada kualitas hidup rakyat yang makin sejahtera. Mengingat esensi demokrasi adalah persatuan dan kebangsaan, maka tak boleh ada tawar-menawar serta sikap netralitas aparat keamanan dalam melakukan pengawasan terhadap berjalannya kontestasi politik mendatang sehingga tidak merusak daripada esensi demokrasi negara republik Indonesia.
Netralitas aparat kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sorotan menghadapi pemilihan umum 14 Februari 2024. Secara formal,kepada polri jendral Listy Sigit Prabowo memang telah mengirim perintah kepada anggotanya agar tidak berpihak kepada salah satu calon pada Oktober lalu. Namun realitas objektif yang ada bahwa istri dari AKP Abdul Rahman selaku Kapolsek kecamatan kajang, kabupaten Bulukumba ternyata terdaftar sebagai calon legislatif partai PKS, yang dengan hal tersebut ada kemungkinan keberpihakan Kapolsek Kajang dalam memenangkan istrinya dalam kontestasi politik yang akan mencederai netralitas aparat keamanan institusi kepolisian.
Riswan yang akrab di sapa Akku melakukan kritik terhadap Kapolda Sul-Sel”
“Ternyata istri Kapolsek Kajang Resort Bulukumba dalam hal ini Ajun Komisaris Polisi Abdul Rahman ikut dalam konteks Pilcaleg di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil IV kajang-Herlang
Tentunya saya selaku pemuda kecamatan kajang sangat prihatin dengan majunya istri Kapolsek untuk ikut serta dalam Pilcaleg tentunya bagusnya AKP Abdul Rahman Itu kemudian menyadarkan diri untuk mundur dari jabatannya sebagai Kapolsek Kajang.”
Riswan juga menambahkan bahwa” Tugas pokok itu mustahil dijalankan jika aparatnya memihak salah satu calon apalagi mereka kan pasangan suami istri. Bayangkan betapa beratnya tugas polisi di lapangan ketika terjadi protes dalam hasil pemungutan suara, sementara masyarakat tahu mereka condong kepada satu kandidat yang berkompetisi. Dalam kondisi itu, aparat bahkan bisa dianggap sebagai musuh oleh kelompok yang merasa dirugikan.”
“Oleh sebab itu sya sangat mengharapkan bapak Kapolri dan Kapolda Sulawesi Selatan agar kiranya melakukan pergantian Kapolsek kajang agar masyarakat semakin yakin bahwa polri salah satu aparat penegak hukum yang menjaga netralitas dalam pemilu 2024.
Maka perlu kami tekankan bahwa Netralitas Polri dalam pemilu merupakan hal mutlak. Pasal 10 ketetapan majelis permusyawaratan rakyat Nomor VII tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri mengharuskan bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. UU Nomor 2 tahun 2002 tentang polri mengatur hal yang sama. Tugas pokok lembaga itu adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancara proses demokrasi.
Laporan : (**/wisnu/red)
