Maraknya Mafia BBM Ilegal Subsidi, Menjadi Topik Utama Dalam Sejumlah Masyarakat, Pemerintah Diminta Tegas Dalam Penegakkan Hukum
MAKASSAR SULAWESI SELATAN GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM ——– Dugaan penyimpangan dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM) di PT Pelni serta PT. Pertamina Persero, kembali mencuat setelah hasil pantauan dan investasi dari sejumlah kelompok-kelompok aktivis Dan LSM Serta Media Online menemukan sejumlah kejanggalan.
Kontrak pengisian BBM yang sebelumnya dikelola oleh PT KAM kini dialihkan kepada PT. Citra Jaya Makmur Sentosa dengan PT. Opus tanpa melalui proses tender terbuka yang sesuai dengan prosedur. Dimana Pemilik 2 Perusahaan PT ini di duga milik salah satu oknum mafia BBM inisial AT.
Selain itu, pengadaan solar di PT Pelni Makassar yang saat ini ditangani oleh PT. Citra Jaya Makmur Sentosa dengan PT. Opusmenjadi sorotan publik.
Banyak pihak menilai proses pengadaan ini sarat dengan ketidakberesan dan ketidaksesuaian prosedur, baik izin legalitas maupun Pajak Perusahaan yang tidak sesuai SOP, mengingat adanya dugaan praktik tidak transparan dan kepentingan tertentu dalam proses tender.
Baru-baru ini, Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) melakukan Aksi Unjuk Rasa di Pertigaan Jl. A.P Pettarani dan Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Jum’at (28/02/25).
Dalam aksinya, massa aksi membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘PERTAMAX DIOPLOS, PRABOWO OMONG KOSONG! NDASSMU’ dan membawa beberapa tuntutan di antaranya :
1. Copot Menteri BUMN, Dirut PT Pertamina dan Periksa Dirut PT Pertamina Periode 2018-2024.
2. Mendesak PT Pertamina (Persero) untuk memberikan kompensasi kerugian terhadap Masyarakat.
3. Mendesak Lemigas untuk periksa kilang minyak Pertamina di seluruh Indonesia.
4. Sahkan RUU Perampasan Aset.
Menanggapi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 yang mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara laporan pemakaian BBM dengan data logbook kapal.
Temuan ini menunjukkan bahwa verifikasi biaya BBM dilakukan secara tidak akurat, hanya mengandalkan laporan excel tanpa pengecekan langsung terhadap logbook kapal, yang seharusnya menjadi acuan utama.
Ketidakakuratan ini diduga membuka peluang penggelembungan biaya BBM hingga menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
Sementara, klarifikasi dari PT Pelni yang pernah termuat di beberap.amedi.aonlone lokal menyatakan bahwa proses tender dilakukan secara sah dan transparan, namun isu ini tetap menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Masyarakat khawatir akan dampak negatif pada operasional PT Pelni dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu sejumlah lembaga aktivis maupun kemahasiswaan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya untuk segera menyelidiki dugaan ketimpangan ini serta memperhatikan potensi penyalahgunaan BBM subsidi yang dapat merugikan masyarakat dan negara
Diketahui, proses pengadaan seperti ini harus diawasi dengan ketat untuk mencegah potensi manipulasi dan memastikan anggaran negara digunakan secara transparan dan tepat guna.
Laporan : (TIM GIT)
