Kasus PBG Gowa Dilimpahkan ke Polda Sulsel, Adhi Bintang Apresiasi: “Agar Penanganan Lebih Profesional dan Jauh dari Intrik Politik
GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM GOWA — Penanganan perkara dugaan tindak pidana terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Gowa yang sebelumnya ditangani Polresta Gowa kini dilimpahkan ke Polda Sulawesi Selatan.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Adhi Bintang, S.H., selaku kuasa hukum Bupati Gowa, Husnia Talenrang. Menurutnya, pengambilalihan penanganan perkara oleh Polda Sulsel merupakan langkah yang dapat memberikan ruang pemeriksaan yang lebih objektif, profesional, dan transparan.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Sulsel mengambil alih penanganan perkara PBG di Kabupaten Gowa. Dengan penanganan di tingkat Polda, kami berharap seluruh proses dapat berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan tentunya berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepentingan ataupun tekanan politik,” ujar Adhi Bintang.
Adhi mengungkapkan, pihaknya sebelumnya juga telah menyampaikan laporan pengaduan kepada Divisi Propam Polda Sulsel terkait dugaan ketidakprofesionalan oknum penyidik Polresta Gowa dalam proses penanganan perkara yang berkaitan dengan kliennya.
Menurut Adhi, pengaduan tersebut merupakan bagian dari upaya hukum untuk memastikan setiap proses pemeriksaan terhadap warga negara, termasuk pejabat publik, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan standar profesionalitas penyidik.
“Jadi ini bukan semata-mata persoalan siapa benar dan siapa salah. Yang kami persoalkan adalah prosesnya. Hukum harus ditegakkan melalui prosedur yang benar. Kalau prosedurnya benar, siapa pun yang diperiksa tentu harus menghormatinya,” tegasnya.
Adhi Bintang yang juga menjadi kuasa hukum sejumlah saksi dalam perkara PBG tersebut mengatakan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum dan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum terhadap tindakan pemeriksaan yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur.
Ia menyoroti sejumlah proses pemeriksaan yang menurut pihaknya perlu mendapat perhatian, termasuk pemeriksaan terhadap klien yang disebut dilakukan di tempat yang menurutnya tidak layak serta adanya persoalan terkait pemberitahuan pemeriksaan.
“Bagaimana mungkin proses pemeriksaan perkara hukum yang serius dilakukan dengan cara yang menurut kami tidak mencerminkan standar pemeriksaan yang semestinya. Klien kami pernah diperiksa di bawah pohon dan ada pemeriksaan yang kami nilai tidak didahului dengan surat pemberitahuan sebagaimana mestinya. Hal-hal seperti ini akan kami uji dan kami tempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia,” kata Adhi.
Ia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghalangi proses penyelidikan maupun penyidikan. Sebaliknya, kuasa hukum justru mendorong agar seluruh proses dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Silakan proses hukum berjalan. Kami tidak pernah menghalangi. Tetapi proses hukum juga harus menghormati hukum. Penyidik memiliki kewenangan, tetapi kewenangan itu harus dijalankan sesuai koridor hukum dan profesionalitas,” jelasnya.
Adhi juga menyampaikan bahwa dirinya memiliki kepentingan untuk mengawal perkara secara objektif karena selain menjadi kuasa hukum Bupati Gowa, ia juga mendampingi beberapa saksi yang berkaitan dengan perkara PBG tersebut.
Karena itu, menurutnya, pengambilalihan penanganan perkara oleh Polda Sulsel dapat menjadi momentum untuk memastikan seluruh pihak memperoleh perlakuan hukum yang sama dan proses pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum.
“Kami berharap setelah perkara ini ditangani Polda Sulsel, semuanya menjadi lebih terang. Siapa yang harus bertanggung jawab, kalau memang ada pelanggaran hukum, silakan diproses. Tetapi kalau tidak ada, jangan kemudian seseorang dipaksakan masuk dalam konstruksi perkara hanya karena tekanan atau kepentingan tertentu,” ujarnya.
Adhi menduga, dinamika penanganan sejumlah perkara di Kabupaten Gowa belakangan ini tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari situasi politik yang berkembang. Namun demikian, ia menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui fakta dan proses hukum, bukan sekadar asumsi.
“Jangan sampai hukum dijadikan alat untuk kepentingan politik. Itu yang kami khawatirkan. Dugaan kami memang ada dinamika politik yang mengiringi sejumlah persoalan hukum di Gowa, tetapi tentu dugaan tersebut harus dibuktikan. Karena itu kami ingin Polda Sulsel mengambil posisi yang independen dan profesional,” katanya.
Menurut Adhi, hukum harus menjadi jalan keluar dari konflik, bukan justru menjadi bagian dari konflik.
“Kalau semua pihak tunduk pada hukum dan prosesnya dilakukan secara profesional, maka siapa pun yang diperiksa tidak perlu takut. Justru dengan proses yang objektif, kebenaran akan menemukan jalannya,” pungkas Adhi Bintang.
Laporan dipublish tim red : ws
