DAMKAR BUKAN SEKADAR PEMADAM API, ANGGARAN HARUS SEIMBANG DENGAN RISIKO TUGAS
GerbangIndonesiaTimur.com. News. Makassar — Kalau kita berpikir secara logis, tugas dan tanggung jawab pemadam kebakaran (Damkar) merupakan salah satu pekerjaan pelayanan publik dengan risiko sangat tinggi. Karena itu, menurut saya, Damkar sewajarnya mendapat perhatian anggaran yang lebih besar dan proporsional dengan beban serta risiko tugasnya.
Damkar bukan hanya datang ketika api membakar rumah atau bangunan. Di lapangan, masyarakat sering menjadikan petugas Damkar sebagai ujung tombak pertolongan dalam berbagai kondisi darurat, bahkan untuk persoalan yang sebenarnya berada di luar tugas pokoknya.
Contohnya, handphone warga jatuh ke dalam sumur, hewan terjebak, hingga berbagai situasi yang membutuhkan penyelamatan. Masyarakat sering tidak lagi melihat batas kewenangan dinas. Yang mereka tahu hanya satu: ketika membutuhkan pertolongan cepat, Damkar yang mereka cari.
Dalam menghadapi kebakaran, petugas Damkar bahkan harus berhadapan langsung dengan api, asap beracun, bangunan berpotensi runtuh dan risiko kehilangan nyawa. Artinya, keselamatan petugas menjadi taruhan dalam menjalankan tugas.
Karena itu, pemerintah perlu melihat kebutuhan Damkar secara serius, mulai dari jumlah dan kesejahteraan personel, kendaraan operasional, alat pelindung diri, peralatan penyelamatan, pelatihan hingga pemeliharaan armada.
Ini bukan berarti sektor kesehatan, pendidikan maupun pekerjaan umum tidak penting. Semuanya penting. Tetapi setiap dinas memiliki karakter risiko dan kebutuhan anggaran yang berbeda.
Menurut saya, ukuran anggaran jangan hanya berdasarkan rutinitas pekerjaan, tetapi juga berdasarkan tingkat risiko, urgensi pelayanan dan keselamatan manusia yang menjadi tanggung jawabnya.
Damkar bekerja ketika orang lain berusaha menyelamatkan diri. Mereka masuk ketika masyarakat keluar dari lokasi bencana. Maka sangat wajar jika keselamatan dan kebutuhan mereka juga menjadi prioritas pemerintah.
Pemerintah jangan menunggu terjadi tragedi dan jatuhnya korban dari kalangan petugas Damkar baru kemudian menyadari bahwa peralatan dan dukungan anggaran mereka selama ini belum memadai.
Andi Syamkumllah menilai, sudah saatnya kebijakan anggaran terhadap Damkar dikaji secara lebih proporsional: semakin besar risiko dan tanggung jawab pelayanan, semakin serius pula dukungan negara yang harus diberikan.
(Tim AS)
