DUGAAN PUNGLI MENGUAT DI SAMSAT SIDRAP! Dari Ganti Pelat hingga Kendaraan Baru, Biaya Pelayanan Dipertanyakan: Sesuai PNBP atau Ada Tarif di Luar Ketentuan?
GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM SIDRAP – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mulai menjadi sorotan.
Sejumlah jenis pelayanan administrasi kendaraan bermotor dipertanyakan, mulai dari penggantian pelat nomor kendaraan (TNKB), penerbitan STNK hilang atau duplikat, mutasi masuk, mutasi keluar, hingga pengurusan registrasi kendaraan baru. Sabtu 14/11/2026
Persoalan yang mencuat bukan semata-mata besaran biaya administrasi, melainkan dugaan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku.
Jika dugaan tersebut benar, praktik demikian patut menjadi perhatian serius. Sebab, setiap pelayanan administrasi kendaraan bermotor semestinya memiliki dasar tarif yang jelas, transparan, serta disertai bukti pembayaran resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Lembaga Analisis Data dan Informasi menyampaikan diselat waktunya, saat berada disebuah warkop,” Publik tentu berhak mengetahui secara terbuka, berapa tarif resmi setiap jenis pelayanan, komponen biaya apa saja yang dibebankan kepada masyarakat, serta apakah terdapat pungutan tambahan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
Jangan sampai pelayanan yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat justru menimbulkan beban biaya yang tidak jelas dasar hukumnya.
Atas persoalan ini, pihak pengelola Samsat Sidrap perlu memberikan klarifikasi secara terbuka. Begitu pula instansi terkait, termasuk unsur kepolisian dan pengawasan pelayanan publik, diharapkan melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Pertanyaannya, apakah seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan PNBP, atau justru terdapat pungutan lain yang tidak memiliki dasar resmi?
Transparansi menjadi kunci. Jika pelayanan telah berjalan sesuai aturan, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Namun, apabila ditemukan praktik pungutan di luar ketentuan, aparat pengawas dan penegak hukum harus berani mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tercoreng oleh dugaan praktik yang tidak transparan.
Hingga berita ini diterbitkan tim media masih menunggu keterangan dan informasi lebih jelas terkait persoalan administrasi dilingkup Samsat Sidrap
Laporan tim investigasi media
