DUGAAN PUNGLI DI SAMSAT GOWA DISOROT! Dari Ganti Pelat Nomor, STNK Duplikat hingga Mutasi Kendaraan, Tarif Menyimpang di Luar Ketentuan PNBP?
GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM GOWA – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor di lingkungan Samsat Gowa mulai menjadi sorotan. Sejumlah tahapan pengurusan dokumen dan administrasi kendaraan dipertanyakan, menyusul adanya dugaan pungutan biaya yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sorotan tersebut mencakup berbagai jenis pelayanan, mulai dari penggantian pelat nomor kendaraan, penerbitan STNK hilang atau duplikat, mutasi masuk, mutasi keluar, hingga pengurusan administrasi kendaraan baru. Sabtu 14 Nopember 2026.
“Persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas dugaan. Perlu dilakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap setiap komponen biaya pelayanan di Samsat Gowa, mulai dari tarif resmi yang telah ditetapkan hingga nominal pembayaran yang benar-benar dibebankan kepada masyarakat. Apabila ditemukan selisih pembayaran tanpa dasar hukum yang jelas, maka hal tersebut patut menjadi perhatian serius aparat pengawas dan penegak hukum. Transparansi bukan sekadar tuntutan publik, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan negara.”
Ketua Lembaga Analisis Data dan Informasi Rakyat, menyampaikan Dasar yang perlu diperiksa yakni PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Polri beserta ketentuan terkait lainnya. Tidak semua komponen biaya administrasi kendaraan merupakan PNBP, sehingga perlu dipisahkan antara PNBP, pajak daerah, dan biaya lain yang memiliki dasar hukum.
Jika dugaan tersebut benar, praktik demikian bukan sekadar persoalan ketidakjelasan tarif pelayanan, melainkan berpotensi mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik.
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai komponen biaya setiap jenis pengurusan kendaraan. Setiap pembayaran semestinya memiliki dasar hukum, rincian yang transparan, serta bukti pembayaran resmi.
Karena itu, pihak pengelola Samsat Gowa, termasuk unsur kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait, perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme serta standar tarif pelayanan yang berlaku.
Aparat pengawas internal maupun lembaga pengawasan pelayanan publik juga patut melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pungutan di luar ketentuan.
Jangan sampai pelayanan administrasi kendaraan yang semestinya memberikan kemudahan justru menjadi ruang munculnya praktik pungutan yang membebani masyarakat.
Publik kini menunggu klarifikasi dan langkah konkret. Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, transparansi harus menjadi jawaban. Namun, apabila terbukti terdapat pungutan liar, penindakan tegas harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Laporan dipublish tim red
