Dampak Krisis BBM, Sejumlah Sekolah di Makassar Wajib Terapkan Pembelajaran Daring
GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM MAKASSAR SULSEL — Krisis ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai berdampak pada aktivitas pendidikan di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar menerapkan pembelajaran secara daring bagi peserta didik sebagai langkah sementara untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
Pemerintah Kota Makassar, dan Provinsi Sulawesi Selatan mengambil langkah taktis menghadapi antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir,” dan mewajibkan sekolah dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA untuk melaksanakan pembelajaran daring (jarak jauh),” Kebijakan tersebut berlaku mulai 12 hingga 19 September 2026 akibat krisis dan antrean panjang BBM di berbagai SPBU.
Pembelajaran dari rumah dilakukan agar aktivitas belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengharuskan siswa, guru, dan orang tua melakukan perjalanan menuju sekolah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah taktis pemerintah dalam merespons kondisi antrean BBM yang berdampak terhadap mobilitas warga.
“Saya sudah instruksikan ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring, mulai Sabtu (12/9/2026),” ujar Munafri.
Cakupan Wilayah : Meliputi Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk tingkat PAUD, SD, SMP, serta tingkat SMA sederajat di bawah kewenangan provinsi.” Alasan dan Dampak Kebijakan ini untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan antrean kendaraan di jalan raya, khususnya pada jam berangkat dan pulang sekolah.
Menekan Konsumsi BBM Membatasi mobilitas harian orang tua, guru, dan siswa yang terdampak langsung oleh kelangkaan serta antrean panjang di SPBU.
Keberlangsungan Pendidikan: Memastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi dari rumah tanpa harus terhambat kendala transportasi di jalan,” Menurutnya, pemberlakuan pembelajaran daring diharapkan dapat mengurangi mobilitas kendaraan, khususnya pada jam-jam sekolah, sekaligus membantu menekan konsumsi BBM harian masyarakat.
Dinas Pendidikan Kota Makassar juga meminta seluruh satuan pendidikan memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara efektif. Guru diminta menggunakan berbagai platform pembelajaran yang mudah diakses oleh siswa serta berkoordinasi dengan orang tua apabila terdapat kendala.
Kebijakan tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi ketersediaan serta distribusi BBM. Jika situasi telah kembali normal, pembelajaran tatap muka akan diberlakukan kembali sesuai pemberitahuan Dinas Pendidikan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan BBM tidak hanya berdampak pada aktivitas transportasi dan perekonomian masyarakat, tetapi juga mulai memengaruhi sektor pendidikan di Kota Makassar.
Laporan dipublish tim red : Arya
