Dibalik Nominal Fantastis Dana KUR, Bank Mandiri Boulevard Diduga Meloloskan Pengajuan Dengan Cara Yang Melanggar Hukum
GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM MAKASSAR – Aksi demonstrasi dilakukan oleh Ormas Elang Timur Indonesia terkait dugaan pemalsuan dokumen oleh pihak marketing Bank Mandiri dalam upaya meloloskan berkas nasabah untuk melakukan pinjaman dana KUR pada Senin siang, (09/11/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut penjelasan kepada pihak Bank Mandiri terkait dugaan pemalsuan tanda tangan pada berkas pengajuan pinjaman dana KUR yang di proses di Bank Mandiri.
Pada aksi yang berlangsung di Kantor Cabang Bank Mandiri, dijalan Boulevard kota Makassar tersebut, pihak massa aksi yang terdiri dari Anggota Ormas Elang Timur Indonesia menyampaikan beberapa poin tuntutan.
Beberapa tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, diantaranya:
1. Meminta pihak Bank Mandiri untuk menghadirkan marketing atau pihak terkait yang memproses berkas yang dianggap menyalahi prosedur karena telah melakukan pemalsuan tanda tangan untuk meloloskan berkas pengajuan dana KUR.
2. meminta pihak terkait untuk memberikan penjelasan maupun klarifikasi soal pemalsuan tanda tangan atau dokumen pengajuan yang dilakukan.
3. Meminta pihak Bank Mandiri melakukan pencopotan semua pihak yang terlibat dalam kasus pemalsuan berkas atau tanda tangan ini.
kita ketahui bersama bahwa tindakan pemalsuan tanda tangan ataupun dokumen telah diatur jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
KUHP Lama (Pasal 263): Ditegaskan dalam Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan dokumen atau tanda tangan yang menimbulkan kerugian finansial atau hak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Jika pemalsuan melibatkan dokumen perbankan resmi atau akta autentik, ancamannya bisa naik hingga 8 tahun penjara berdasarkan Pasal 264 KUHP.
selain itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, (UU No. 1 Tahun 2023): Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 391 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar).
Sedangkan jika yang melakukan pemalsuan adalah pihak dari bank itu sendiri, maka jelas telah diatur dalam UU Perbankan. No. 10 Tahun 1998, : Berdasarkan Pasal 49 UU Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat catatan palsu, menghilangkan, atau tidak memasukkan penutupan transaksi (termasuk memanipulasi prosedur kredit) diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar.
Setelah melakukan aksi dan menyampaikan tuntutan, pihak Bank Mandiri akhirnya mau menemui massa aksi untuk berdialog sebagai langkah menemukan solusi terkait persoalan yang dihadapi.
Dalam dialog yang berlangaung cukup alot, pihak Bank Mandiri seakan acuh akan persoalan yang ada mengingat permintaan untuk menghadirkan pihak-pihak terkait yang melakukan pemalsuan dan penagihan di tengah malam, enggan untuk dihadirkan dilokasi padahal surat pemberitahuan untuk aksi telah diserahkan jauh-jauh hari.
meski pada akhirnya setelah massa aksi menekan dan bersikeras, maka pihak dari Bank Mandiri setuju dan bersedia menghadirkan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan maupun konfirmasi meski dalam keputusanya, massa aksi diminta untuk datang kembali keesokan harinya karena pihak bank dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal menyatakan tidak mampu menghadirkan pihak-pihak terkait untuk hadir hari ini.
Peculiar :dipublish tim Nindar
