Terjerat Biaya Mutasi Kendaraan di Samsat Takalar Mencekik, Capai Angka Fantastis!
TAKALAR SULAWESI SELATAN GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM —–Di tengah geliat mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, urusan administrasi kendaraan bermotor seharusnya menjadi pelayanan publik yang efisien dan transparan. Namun, bagi warga Takalar, Sulawesi Selatan, kenyataan berbicara lain.
Kabar miris yang tersebar luas di tengah masyarakat adalah biaya mutasi kendaraan, Roda Empat (R4) baik itu mutasi masuk maupun mutasi keluar Samsat Takalar, telah mencapai angka yang fantastis, jauh melampaui ekspektasi dan bahkan terasa mencekik. Rabu 10 Sept 2025
Bukan rahasia lagi, proses mutasi kendaraan seringkali menjadi momok bagi pemiliknya. Ada begitu banyak detail yang harus diurus, mulai dari pemeriksaan fisik, pelunasan pajak, hingga birokrasi di berbagai loket. Namun di Samsat Takalar, keluhan utama bukan hanya soal kerumitan prosedur, melainkan soal biaya yang tiba-tiba membengkak tanpa penjelasan yang memadai.
Angka yang “Fantastis” Namun, di luar dugaannya, Katanya biaya administrasi cek fisik, bea balik nama, tapi kenapa jatuhnya jadi sebegitu besar? Rasanya uang habis hanya untuk ngurus surat-surat,” keluh warga
“Kalau begini caranya, mending tidak usah mutasi. Biar saja plat lama, daripada uang habis untuk bayar yang tidak jelas,” ujarnya dengan nada kecewa,
Ada beberapa dugaan dan pertanyaan yang mengemuka,” Kurangnya Transparansi Biaya, Banyak warga yang merasa tidak mendapatkan rincian biaya yang jelas dan terperinci sejak awal. Mereka baru mengetahui total biaya setelah melalui serangkaian proses, seringkali di menit-menit terakhir.
Gambar istimewa
Birokrasi Berbelit dan Pihak Ketiga Prosedur kerumitan seringkali membuka celah bagi muncul,”calo” atau pihak ketiga yang menjanjikan kemudahan dengan ketidakseimbangan biaya tambahan.
Meskipun praktiknya dilarang, keberadaannya masih ditemukan, dan biaya “jasa” ini tentu saja dibebankan kepada masyarakat.
Dugaan Pungutan Liar (Pungli) Isu yang paling sensitif adalah dugaan adanya pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di
sepanjang proses. Biaya “pelicin” atau “syarat khusus” ini bisa menjadi faktor signifikan yang membuat total pengeluaran membengkak.
Standar Biaya yang Tidak Jelas
Masyarakat menilai apakah ada perbedaan standar biaya antara Samsat satu dengan yang lain, ataukah ini memang merupakan kebijakan lokal yang tidak diinformasikan secara memadai.
Tim koalisi Aktivis Bersama Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Dampak langsung bagi masyarakat Takalar. Selain beban finansial, hal ini juga,” Menurunkan Kepatuhan Hukum Masyarakat bisa jadi enggan melakukan transmisi kendaraan secara resmi karena merasa biayanya terlalu mahal, yang berpotensi meningkatkan jumlah kendaraan dengan data yang tidak sesuai.
Pengawasan Ketat dan Penindakan Perlu adanya pengawasan internal yang ketat dan tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pungutan pembohong atau menjaga proses untuk ,” Mengedukasi masyarakat tentang prosedur dan biaya resmi dapat membantu mereka terhindar dari praktik calo atau penipuan.
Bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui penerapan pelayanan publik yang bersih, efisien, dan berpihak kepada rakyatnya. Hanya dengan begitu, kepercayaan masyarakat dapat kembali dipupuk dan slogan “pelayanan prima” bukan lagi sekedar janji kosong harap warga
Laporan dipublish tim (*Investigasi Red)
