KOTABARU KALSEL GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM—— Pemerintah Kabupaten kotabaru melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah (BAPPERIDA) menggelar rapat persiapan pelaksanaan rembuk stunting aksi 3 tahun 2025 di Ruang Rapat Pulau Inspirasi, Senin (14/4/25).
Rapat dipimpin langsung Kepala DPPPAPPKB Ir.Sri Sulistiyani,M.PH serta dihadiri 7 SKPD seperti, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan lainnya.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting kabupaten/kota terintegrasi dan mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi.
Rembuk stunting yang dilaporkan dalam aksi 3 adalah yang dilakukan di kabupaten/kota, dengan kewajiban pelaksanaannya sebanyak 1 kali setiap kabupaten/kota dapat melaksanakan rembuk stunting lebih dari satu kali setahun mempertimbangkan kemendesakan isu yang perlu diangkat serta kemampuan yang tersedia.
Sri Sulistiyani yang memimpin rapat mengatakan Rembuk stunting bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan forum penting untuk menyatukan persepsi dan menyusun rencana aksi yang terukur.
“Dengan adanya rapat ini setiap SKPD terkait menyampaikan program mengenai rembuk stunting, diharapkan seluruh pihak dapat lebih siap dan fokus dalam pelaksanaan rembuk stunting, sehingga program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ucap Sri Sulistiyani.
Sementara itu, Plt. Kabid Statistik Rusmana menyampaikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan kegiatan di diskominfo, ia berperan terhadap publikasi dan perencanaan termasuk pada pelaksanaan sosialisasi dan publikasi, dan tidak terlepas dari peran OPD untuk data yang harus valid.
“Program kedepan sosialisasi penyebaran percepatan penurunan stunting” tutur Rusmana.
Hasil kegiatan rembuk menjadi dasar gerakan penurunan stunting di kabupaten/kota melalui integrasi program yang dilakukan antar OPD penanggung jawab layanan dan partisipasi masyarakat.
Komitmen penurunan stunting ditandatangani bupati/walikota, DPRD, desa, pimpinan OPD dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat, dan rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah dilakukan lintas sektor untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya.
Laporan tim red: (AW)
