KABUPATEN BOGOR GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM —— Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi ,Kabupaten Bogor , Jawa Barat, dinilai masih kurang tanggap untuk memberikan pelayanan pada pasien
Contoh nya di Seruni ruangan 2.11, lantai 3.Akibatnya pasien yang mengalami sakit mi’um / pendarahan terkadang pasien merasakan nyeri yang luar biasa hal ini di alami oleh pasien yang bernama IN(36)
Sejak in berobat datang ke Ciawi kontrol ke poli kandungan pada Senin 22.8.22 yang sudah di jadwalkan dokter ,in berangkat bersama suami untuk cek up ke RSUD Ciawi sesampai disana mengambil kartu antrian untuk cek ke poli kandungan sesampai lantai 2 in mengalami pusing dengan keadaan darah mengucur ke celana lalu in disuruh ke IGD sesampai disana in hanya di suruh tiduran di kasur pasien nunggu mendingan pusingnya tidak mendapatkan pelayanan dengan obat agar pendarahannya berhenti ketika tidak di beri obat akhirnya in kembali ke klinik poli lantai 2 ,
Mmberikan berkas pada suster menunggu 30 menit akhir nya di berikan berkas yang di arahkan oleh suster ke laboratorium ketika sampai di laboratorium suami mengambil obat di farmasi pada pukul 16:00 ternyata sudah tutup dan akhirnya suami in kembali ke laboratorium menunggu hasil ,
Selanjutnya ketika mendapatkan hasil laboratorium in bersama suami kembali ke IGD poli guna minta tindakan penanganan pendarahan yang hingga perutnya sakit dan pusing lalu in di beri pelayanan di infus sekalian menunggu room yang kosong, salah satu perawat meminta agar suami in ke bank darah ternyata darah tersebut belum datang dari PMI
Sementara sehabis dari bank darah ternyata kita mendapatkan room seruni jam 17: 45 sesampai room seruni kamar 2.11 suami tanda tangan untuk pengambilan darah pada jam 18 :45
Ketika hari Selasa 23.8.22 suami ke farmasi guna mengambil obat ternyata pelayan farmasi mengatakan bahwa obat tersebut sudah tidak bisa di ambil karna sudah lewat tgl dan pengambilan sesuai tgl “lalu suami in berkata masa lewat sehari gak bisa di ambil ,saya perlu obat ini untuk menghentikan pendarahan,tetapi suster mengatakan gak bisa ,lain kali ajah kalau berobat lagi di ambil obatnya.
hal ini sudah jelas bahwa pelayanan rumah sakit menolak memberikan tindakan memberikan obat pada pasien dan seharusnya pasien mendapat kelas 1 malah di berikan kelas dua .
Berdasarkan penjelasan pasal di atas, jika fasilitas pelayanan Kesehatan atau tenaga Kesehatan dengan sengaja menolak untuk memberikan tindakan medis pada pasien yang berada dalam keadaan darurat maka dapat dituntut secara pidana dengan ancaman kurungan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak dua ratus juta
Setelah tiga hari di rawat dokter menyampaikan pada in bahwa hari ini pulang ,seling 30 puluh menit ,suami dari in bertanya kepada suster ” sus ini istri saya suruh pulang apakah mendapatkan obat berhenti pendarahan” Lalu suster menjawab resep yang kemarin mana ,biar saya minta ternyata alesannya habis obat tersebut dan surat pun di ganti resep untuk beli obat di luar ,…lalu kalau beli di luar kita bisa tapi ini maksudnya apa suratnya di ganti resep beli di luar ,hal ini melihatkan bahwa suster mengganti surat resep dokter agar beli di luar.
Ketika di temui awak media Bapak memed .MB.S.H mengatakan”, Ada sanksi bagi pihak rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan atau menolak pelayan medis pada pasien
ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”).
Hal yang sama juga dipertegas dalam Pasal 85 UU Kesehatan terkait dalam hal keadaan darurat pada bencana,yang berbunyi:
Berdasarkan Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga dikenal istilah gawat darurat. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU Rumah Sakit.
Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf c UU Rumah Sakit, RS wajib memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Jadi, seharusnya seseorang yang mengalami keadaan gawat darurat tersebut harus langsung ditangani oleh pihak rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Apabila RS melanggar kewajiban yang disebut dalam Pasal 29 UU Rumah Sakit, maka rumah sakit tersebut dikenakan sanksi admisnistratif berupa (Pasal 29 ayat (2) UU Rumah Sakit) teguran; teguran tertulis; atau denda dan pencabutan izin Rumah Sakit. Selanjutnya Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) menyebutkan bahwa tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Merujuk pada Pasal 17 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang antara lain juga menegaskan bahwa setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
“Mirisnya ketika disuruh pulang pasien masing keadaan pusing dan suster pun bilang nanti kita telp OB biar di anter keluar ternyata ,pembicaraan perawat tidak meyakinkan pasien hingga pasien berjalan dan di bopong oleh suami.
hingga naik mobil pun in masih keadaan pusing seketika turun dari angkot in muntah muntah dengan kepala pusing.
Ketika di konfirmasi Via whatsaap pihak RSUD tidak memberikan tanggapan
Harapan kami pada departemen kesehatan dan menteri kesehatan agar bisa memberikan evaluasi terhadap tindakan mau pun pelayanan terhadap RSUD Ciawi .
Laporan : (Tim /Red)
