MAKASSAR SULAWESI SELATAN GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM—-Koalisi Mahasiswa Dan Pemuda Indonesia gelar unjuk rasa di depan kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Prov. Sulsel bertempat di Jl. A. P. Pettarani No.1, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (24/08/23) Sore tadi.
Aksi yang di hadiri oleh puluhan kader dari Koalisi Mahasiswa Dan Pemuda Indonesia (KMPI) tergabung dari beberapa lembaga gerakan di Sulsel KPK, FKMI, GMPK SULSEL mewarnai dua tuntutan adalah ,
1. Mendesak PLT Kepala Bapenda Prov. Sulawesi Selatan .
2. Copot Kepala UPTD Samsat Makassar
Mappanyukki yang diduga gagal memberikan pelayanan terbaik di tubuh Samsat Makassar I Mappanyukki .
Dan Mendesak PLT Kepala Bapenda Prov. Sulawesi Selatan segera evaluasi Kinerja jajaran UPTD Samsat Makassar I Mappanyukki yang diduga Saran Pungli terhadap Wajib Pajak kendaraan, ujar Mardi selalu jendral lapangan.
Aksi tersebut berkaitan dengan adanya aduan masyarakat (WP) mengenai lambannya penanganan Bapenda Prov. Sulsel menegenai sistem dan mekanisme kebijakan Fiscal sangat merugikan dan memperlambat Wajib Pajak, dimana KA UPTD Samsat Makassar I Mappanyukki jarang Berada dikantor , dimana kebijakan fiskal sepenuhnya tanggung jawab KA. UPTD.
Jendral lapangan Mardi mengungkapkan bahwa adanya praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme dimana adanya dugaan dari bebrapa aduan Masyarakat telah membayar wajib pajak kendaraan yang berjenis plat kuning dan nyatanya notice pembayaran pajaknya dengan hitungan plat warna hitam, hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan pemerintah maupun perundang undangan yang berlaku artinya ada ketidak sesuaian prosedur pembayaran sebagaimana SOP yang berlaku, terangnya.
Sebagaimana Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.
Lanjut kata Mardi selaku jendral lapangan koalisi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia menegaskan bahwa aksi yang berlangsung hari ini adalah aksi prakondisi “Aksi kami hari ini adalah aksi prakondisi, kami akan datang Minggu depan dan mengundang seluruh lembaga aktivis Mahasiswa di Sulsel untuk mengawal sampai tuntutan dipenuhi,” tutupnya.
Adapun tuntutan yang dibacakan Jendral lapangan aksi sebelum menutup aksinya yakni, 1. Mendesak PLT Kepala Bapenda Prov. Sulawesi Selatan Untuk mencopot Kepala UPTD Samsat Makassar I Mappanyukki yang diduga gagal memberikan pelayanan terbaik di tubuh Samsat Makassar I Mappanyukki.
2. Mendesak PLT Kepala Bapenda Sulawesi Selatan segera Evaluasi Kinerja Jajaran UPTD Samsat Makassar I Mappanyukki yang diduga Saran Pungli Terhadap Wajib Pajak kendaraan.
Perlu diketahui,
Kendaraan yang di blokir jual tidak tidak efektif dalam pemasukan pajak daerah pemprov Sulsel tahun 2023 dan perlu di evaluasi
Plt Dinas Pendapatan daerah, sehingga perlu mengkaji ulang Pergub mengenai lapor jual kendaraan dan segera menemukan formulasi untuk pemasukan pajak kendaraan tersebut, Salah satu wajib pajak atau pemilik usaha jual beli kendaraan menilai kebijakan Pemprov Sulsel dapat menghambat perputaran ekonomi khususnya jual beli kendaraan.
Tim Red : (* Edy Hadris )
