Mobil Minyak ilegal refenery Gentayangan di Muba: Koordinasi “BOBON” Diduga Libatkan Oknum APH, LSM Gempita dan Ormas Brigade 98 Mengecam Keras
MUSI BANYUASIN GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM ——- Dugaan praktik ilegal penyelundupan minyak hasil refenery (penyulingan) kembali mencoreng nama Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Sebuah truk canter bernomor polisi BG 8051 TC tertangkap kamera oleh gabungan media dan LSM saat melintas di Jalan Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, membawa minyak ilegal ke luar wilayah Muba. 9 – 10 / 2025.
Ironisnya, aktivitas ilegal tersebut diduga berjalan lancar di bawah “koordinasi BOBON”, yang disebut-sebut berperan sebagai pengatur jalannya aktivitas ilegal di lapangan.
Supir Akui Ada Koordinasi
Saat dilakukan wawancara langsung oleh tim media dan LSM, sopir truk dengan santai mengakui bahwa ia beroperasi di bawah “koordinasi BOBON”.
“Kami ini sudah koordinasi, koordinasi BOBON,” ujar sopir tanpa ragu.
Pernyataan tersebut sontak memicu kemarahan dan keheranan dari para aktivis yang tengah memantau aktivitas ilegal di kawasan tersebut.
LSM Gempita Muba: “Ini Sudah Menampar Hukum di Muka Umum!”
Ketua LSM Gempita Muba, Mauzan, menegaskan bahwa praktik ilegal semacam ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga menodai martabat penegakan hukum di Kabupaten Muba.
“Kami mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan koordinasi BOBON! Ini sudah jelas-jelas tindakan kriminal yang berjalan terang-terangan! Kalau benar ‘BOBON’ ini diisi oleh oknum aparat, maka ini bukan lagi pelanggaran, tapi pengkhianatan terhadap rakyat dan negara!,” tegas Mauzan dengan suara berapi-api.
Menurutnya, selama ini masyarakat kecil yang justru menjadi korban ketika aparat lalai atau malah ikut bermain dalam praktik ilegal.
“Masyarakat disalahkan, tapi pelaku besar dibiarkan berkeliaran dengan pengawalan. Ini sudah keterlaluan! Kami, Gempita Muba, tidak akan diam. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas!” tegasnya lagi.
BOBON Diduga Coba Menyuap Media dan LSM
Situasi semakin panas ketika salah satu pengurus koordinasi BOBON ditelepon langsung oleh sopir di lokasi. Dalam pembicaraan via telepon yang disaksikan oleh tim media dan LSM, perwakilan BOBON dengan enteng mengakui bahwa memang benar aktivitas tersebut berada di bawah koordinasi mereka.
Lebih mengejutkan lagi, pihak tersebut bahkan dengan lantang menawarkan uang suap kepada tim media dan LSM agar kasus ini tidak diberitakan.
“Ini penghinaan terhadap profesi kami. Mereka pikir semua bisa dibungkam dengan uang. Kami bukan penjilat kekuasaan atau pemburu amplop, kami berdiri untuk kebenaran dan keadilan,” geram Mauzan.
Brigade 98 Muba Angkat Suara: “Jangan Permainkan Marwah Penegak Hukum!”
Ketua Ormas Brigade 98 Muba, Boni, ikut menanggapi keras kasus ini. Ia menilai bahwa keberadaan jaringan ilegal yang berani beroperasi secara terbuka menunjukkan lemahnya pengawasan dan kemungkinan keterlibatan oknum.
“Kalau ada pihak yang mengaku ‘koordinasi BOBON’ dan bisa menjamin keamanan aktivitas ilegal, maka itu pertanda ada sistem yang busuk di dalam. Ini harus diusut sampai ke akar-akarnya!” tegas Boni.
Boni menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh LSM Gempita untuk menuntut keadilan.
“Kami dari Brigade 98 Muba siap berdiri di barisan rakyat. Jangan ada satu pun yang kebal hukum! Kalau ada aparat yang terlibat, pecat dan proses! Muba bukan tempat bagi mafia minyak!” katanya dengan nada keras.
Gabungan LSM dan media mendesak Polres Muba, Polda Sumsel, dan aparat terkait untuk segera bertindak tegas menindak siapa pun yang terlibat dalam jaringan minyak ilegal yang merugikan negara miliaran rupiah setiap bulannya.
“Jangan tunggu viral dulu baru bergerak. Ini sudah bukti nyata di lapangan! Mobil, pelaku, dan pengakuan sudah ada. Tinggal keberanian penegak hukum untuk membuktikan bahwa hukum di negeri ini masih hidup!” pungkas Mauzan.
Kasus ini menjadi cerminan nyata bahwa praktik ilegal di sektor minyak di Musi Banyuasin masih jauh dari kata tuntas. Di balik layar, diduga kuat masih ada oknum yang bermain di atas penderitaan rakyat, menukar hukum dengan uang, dan menodai keadilan dengan keserakahan.
Namun kali ini, publik menolak diam.
LSM Gempita dan Brigade 98 Muba berdiri di garis depan, menantang segala bentuk kebusukan yang bersembunyi di balik kata “koordinasi.”
Laporan : (RedaksiTim)
