Melalui Rapat Pengurus, PEKAT Tegaskan Komitmen Perangi Korupsi dan Dukung Ekonomi Kerakyatan
JAKARTA GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM —— Sekretaris Jenderal (Sekjen) PEKAT Indonesia Bersatu (Pembela Kesatuan Tanah Air), H. Muhammad Milano Lubis, SH. MH, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus menjadi suara rakyat dalam mendorong pemerintah menuntaskan korupsi dan memperjuangkan kebijakan pro-rakyat.
Dalam rapat internal pengurus yang digelar di kantor sekretariat DPP PEKAT Indonesia Bersatu, Jl. Brawijaya, Jakarta Selatan, pada hari ini Senin (8/9). Para pengurus menyepakati perlunya langkah nyata mendukung program pemerintah, khususnya dalam pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
“Jadikanlah setiap kebijakan Presiden sebagai sandaran harapan masyarakat. Ijinkan kami, sebagai suara rakyat, untuk terus mendorong penindakan tegas terhadap para koruptor demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama,” ujar Milano Lubis.
Menurutnya, rakyat menanti keberanian negara merampas hasil kejahatan korupsi agar kekayaan negeri kembali untuk kemakmuran bersama. Selain itu, PEKAT menegaskan pentingnya kebijakan ekonomi kerakyatan, termasuk subsidi tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, dan pemberdayaan UMKM.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Hanya dengan kebijakan tegas dan Undang-Undang Perampasan Aset, harapan rakyat akan benar-benar terwujud,” tegas Sekjen PEKAT.
Bentuk Dukungan PEKAT untuk Pemerintah:
1. Pemberantasan korupsi → pengesahan UU Perampasan Aset & penguatan KPK.
2. Ekonomi kerakyatan → subsidi tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, pemberdayaan UMKM.
3. Infrastruktur merata → terutama di pelosok agar tidak timpang.
4. Reformasi birokrasi → percepat layanan publik, transparansi, tanpa pungli.
5. Kesejahteraan aparat negara → guru, tenaga kesehatan, TNI/Polri diberi kesejahteraan agar bebas godaan korupsi.
Keluhan Masyarakat yang Jadi Perhatian:
1. Harga kebutuhan pokok fluktuatif.
2. Lapangan kerja belum merata.
3. Pendidikan masih mahal.
4. Akses kesehatan terbatas di daerah.
5. Pungutan liar & birokrasi berbelit.
6. Ketidakadilan hukum masih terasa.
7. Kerusakan lingkungan akibat industri & tambang.
Dengan sikap ini, PEKAT Indonesia Bersatu menegaskan dukungan penuh pada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sembari meneguhkan komitmen melawan korupsi sebagai musuh bersama bangsa.
Laporan dipublish : (RedaksiTim)
