Jumpa Pers Terkait Polemik Ponpes Zam-Zam di Wajo, Pelanggaran Tata Tertib Santri hingga Pemecatan Pembina
GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM MAKASSAR — Pihak Yayasan Zam Zam Al-Ikhlas I Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an (PPTQ) Zam-Zam Makassar akhirnya angkat bicara terkait polemik yang mencuat di media sosial dan berujung pada aksi unjuk rasa serta pelaporan ke Polres Wajo.
Melalui jumpa pers yang digelar di Makassar pada Rabu (18/11/2026), pihak yayasan memberikan klarifikasi sekaligus membeberkan kronologi persoalan yang melibatkan seorang santri dan pembina di pondok pesantren cabang Belawa, Kabupaten Wajo.
Dalam jumpa pers tersebut hadir Pendiri Yayasan Haji Husain Saide, Ketua Yayasan Drs. KH. Hasan Basri, Wakil Ketua Dr. KH. Amirullah Amri, MA, Sekretaris Dr. Syamsul Alam Usman, MA, Wakil Sekretaris Dr. H. Ashar Tamanggong, MA, Bendahara Hj. Nurhayati Lawe, dan Wakil Bendahara H. Muslimin.
Hadir pula Pimpinan Pondok Pesantren KH. Lukman Syamsuddin, Lc., M.Th.I., Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Ince Ardiansyah Adam, S.Pd., M.Pd., serta Koordinator Ponpes Zam-Zam 2 di Belawa, Ustaz Jusman.
Perwakilan yayasan, Dr. H. Ashar Tamanggong, MA, menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari laporan orang tua santri terkait dugaan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan salah seorang pembina berinisial Ar terhadap santri berinisial A.
Pihak pesantren kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan mempertemukan kedua belah pihak melalui mediasi yang dipimpin langsung Pimpinan Pusat Pondok Pesantren, KH. Lukman Syamsuddin, Lc., M.Th.I.
“Dimediasi dan alhamdulillah mediasinya sudah selesai, berlangsung saling maaf-memaafkan. Namun, rupanya selain pihak orang tua santri, ada salah satu saudaranya santri yang keberatan dan belum menerima, padahal sudah pernah dimediasi,” ujar Ashar saat memberikan keterangan pers.
Menurut Ashar, saudara santri berinisial D kemudian melayangkan somasi dan meminta agar dilakukan mediasi ulang.
Pihak pondok kembali mengundang seluruh elemen keluarga santri, termasuk ibu kandung dan wali resmi yang menandatangani berkas pendaftaran santri.
Namun, dalam undangan mediasi kedua, hanya satu pihak yang hadir. Sementara ibu dan saudara-saudara santri lainnya menolak datang karena menganggap persoalan tersebut telah selesai.
“Orang tuanya dan saudaranya yang lain bahkan bilang masalahnya sudah selesai dan mereka anggap tuntas. Setelah itu, persoalan ini justru ramai digoreng di media sosial dengan narasi yang tidak sepenuhnya benar, hingga berujung aksi demonstrasi ke DPRD, Kanwil Kemenag, dan pondok kami, serta pelaporan ke Polres Wajo. Kami pihak pondok sudah memberikan keterangan dan yakin proses ini berjalan sesuai SOP”, tegasnya.
Berawal dari Pelanggaran Tata Tertib
Koordinator PPTQ Zam-Zam 2 di Belawa, Ustaz Jusman, memaparkan awal mula kejadian yang berlangsung pada 17 Agustus 2026.
Saat itu, ia menerima pesan singkat dari salah seorang wali santri program karantina yang mengundurkan diri. Dalam pesannya, wali santri tersebut menginformasikan adanya santri yang membawa masuk telepon genggam (HP) dan mengakses konten pornografi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Ustaz Jusman menginstruksikan pembina pondok di Belawa, Ustaz Arifin, untuk melakukan penelusuran secara tertutup.
Dari hasil penelusuran di masjid pondok, santri berinisial A mengakui perbuatannya menggunakan ponsel milik santri lain untuk membuka situs terlarang di dalam kamar bersama rekannya.
“Di pondok pesantren tentu ada tata tertib ketat yang melarang santri membawa HP. Karena terbukti melakukan pelanggaran berat dengan mengakses situs terlarang menggunakan HP pinjaman, pihak pondok menjatuhkan sanksi skorsing selama satu bulan agar santri yang bersangkutan dibina oleh orang tuanya di rumah,” jelas Jusman.
Namun, setelah masa skorsing berakhir dan tiba waktunya kembali ke pesantren, santri tersebut menolak kembali dengan alasan kerap mendapat perlakuan kasar dari pembina.
Dua Kali Mediasi
Pimpinan Pondok Pesantren Zam-Zam, KH. Lukman Syamsuddin, merinci proses mediasi yang pernah dilakukan sejak persoalan tersebut mencuat.
Mediasi pertama digelar di kantor pusat pesantren di Makassar pada 18 Agustus 2026. Pertemuan tersebut dihadiri ibu kandung santri, kakak santri yang juga merupakan alumni Zam-Zam, santri yang bersangkutan, serta pembina terlapor berinisial Ar.
Dalam pertemuan itu, Ar mengakui telah melakukan tindakan pembinaan fisik berupa menepuk bagian belakang kepala (ditappe) terhadap empat santri, termasuk A. Namun, ia membantah melakukan pemukulan keras.
Pihak pesantren bersama Ar kemudian menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Permintaan maaf tersebut diterima ibu kandung santri hingga pertemuan berakhir dengan saling memaafkan.

“Saat mediasi pertama, saya tawarkan tiga opsi kepada keluarga: Arifin dikeluarkan, dipidana, atau dimaafkan. Saat itu tidak ada satu pun yang menuntut pemecatan dan tidak ada perjanjian tertulis karena kami menganggap mereka adalah bagian dari keluarga besar pesantren,” terang Lukman.
Persoalan kembali memanas pada awal Oktober setelah kakak santri berinisial D melayangkan dua kali surat somasi. Dalam somasi tersebut, pihaknya menuding pimpinan pesantren mengkhianati hasil mediasi dan memaksa ibu santri untuk berdamai.
Meski demikian, pihak yayasan akhirnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemecatan permanen terhadap pembina Ar pada 6 Oktober 2026. Keputusan itu diambil untuk meredam polemik sekaligus menjaga kondusivitas kegiatan belajar-mengajar di lingkungan pesantren.
“Tuntutan pemecatan permanen sudah kami penuhi dan SK-nya sudah ditandatangani oleh pendiri, pimpinan yayasan, serta yang bersangkutan. Namun, muncul lagi somasi kedua dengan tuntutan di luar konteks, seperti meminta pendiri pesantren meminta maaf di makam ayah santri. Karena dinilai tidak logis, tuntutan itu tidak kami penuhi,” ungkap Lukman.
Hormati Proses Hukum
Saat ini, kasus tersebut telah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Wajo.
Pihak pesantren memastikan telah bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menghadirkan saksi-saksi terkait.
“Semua pihak dari pondok, termasuk pembina dan saksi santri pemilik ponsel, sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Wajo. Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian”, pungkasnya.
Laporan dipublish tim : ND

