MAKASSAR, SULAWESI SELATAN GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM ——– Puluhan Anggota Forum ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dari berbagai daerah gelar Pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dikantor DPRD PROV di Sulawesi Selatan (SulSel) digedung tower lantai 7 ruang rapat Komisi E, Senin 13/01/2025.
Menunggu kepastian nyaris tiga tahun untuk Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (SK KGB) mereka terbit. Kurangnya pengakuan formal atas layanan dan pertumbuhan profesional mereka telah memicu pertanyaan dan kekhawatiran yang signifikan dalam komunitas pegawai PPPK di berbagai wilayah.
Isu yang sudah lama mengendap,” kini mencuat ke permukaan publik karena forum ini aktif mencari klarifikasi dan penyelesaian. Banyak pendidik PPPK, tenaga pendidik, Dikmen ( SLB, SMA, SMK), yang selama ini tekun mengemban tugas di masing-masing daerah dan Wilayah
Dari sesi pendidikan dan akademik yang berprestasi baik dari segi pendidikan bahasa asing, maupun bidang atlet serta kelestarian budaya yang bisa mengharumkan nama daerah masing masing
Kabarnya berhak mendapatkan kenaikan gaji sesuai masa jabatan. Namun, keterlambatan penerbitan SK KGB ini mengundang tanda tanya dan membuat banyak pihak merasa kurang dihargai.dengan tidak adanya Kejelesan lebih lanjut
“Kami telah mengabdikan diri untuk tugas selama hampir tiga tahun, dan kami bersyukur atas kesempatan untuk mengabdi,” Ungkap Ketua DPW PPPK-RI SULSEL Kartika Trasulawati,S.Pd.,Gr
Sebagai juru bicara Forum ASN PPPK Sulsel .” Namun, tidak adanya yang sensitifnya masalah ini keterangan resmi melalui SK KGB dan tidak hanya memengaruhi kesejahteraan finansial kami, tetapi juga rasa profesional kami secara keseluruhan.”
Hadir meliputi dalam ruang rapat dengar pendapat Komise E :
Ketua Komise E, HJ.ANDI TENRI INDAH.SE
Dr ,H,FADLI ANANDA,Sp.Og,l.,M.Kes
HJ FATMA WAHYUDIN,ST,M
YARIAMAN SOMALUNGGI, SE
IR HJ.ANDI NIRAWATI,ST
VONNY AMELIANI SUARDI ,SE
HJ.HASLINDA,S,Sos,M,Si
Ir,A.MUH.IRFAN,AB
ANDI PATARAI AMIR,SE
Implikasi dari keterlambatan SK KGB ini beragam. Tanpa kenaikan gaji resmi, pegawai PPPK secara efektif akan tetap berada pada tingkat gaji awal mereka, meskipun telah memiliki pengalaman dan kualifikasi. Hal ini juga dapat memengaruhi prospek masa depan, termasuk pengajuan pinjaman, dan perkembangan karier selanjutnya.
Forum tersebut menegaskan bahwa hal ini tidak hanya terjadi pada satu lembaga atau daerah di Sulsel. Sebaliknya, hal ini tampaknya menjadi tantangan yang meluas di berbagai unit pemerintah daerah. Meski alasan pasti penundaan tersebut masih belum jelas, komunitas PPPK mendesak otoritas terkait untuk menyelidiki penundaan tersebut dan memberikan garis waktu yang jelas untuk penerbitan SK KGB.
IR HJ.ANDI NIRAWATI,ST, anggota komisi, saat memberi motivasi pada guru, sebagai pahlawan tanpa jasa, untuk diperjuangkan agar selalu melekat Sebagai pengajar, guru memiliki pekerjaan mulia. Guru mendidik seseorang tanpa kenal menyerah, meski terkadang banyak hal yang perlu dikorbankan
Masalah keterlambatan SK KGB ini menyoroti proses administrasi dan potensi kemacetan dalam sistem pemerintahan. Sementara skema PPPK dirancang untuk menawarkan fleksibilitas dan memenuhi tuntutan tenaga kerja nasional, situasi yang sedang berlangsung di Sulsel menimbulkan kekhawatiran tentang efisiensi dan perlakuan yang adil terhadap pegawainya.
Forum ASN PPPK Sulsel bertekad untuk terus memperjuangkan aspirasi anggotanya dan berharap dapat melakukan dialog yang konstruktif dengan pihak berwenang untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan. Situasi ini menjadi pengingat nyata akan tantangan yang dihadapi oleh mereka yang bekerja berdasarkan kontrak perjanjian kerja dan menggarisbawahi perlunya komunikasi yang jelas dan proses administrasi yang efisien untuk memastikan kesejahteraan dan motivasi pegawai negeri sipil.
Lapioran redaksi : DEWI / Arya
