DPP Tim Pengawasan Repro Sulawesi Selatan Berkunjung Kekantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.
MAKASSAR SULAWESI SELATAN GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS COM ———— Tim Pengawasan Relawan Prabowo (Repro) DPP Sulawesi Selatan melakukan kunjungan resmi ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan pada Selasa (23/06/2026), di mana kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh kepala kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan Dr. Sila. H. Pulungan, S.H. M.Hum.
Dalam pertemuan tersebut berlangsung diruang rapat Kejati Sulawesi selatan .
Ketua Tim DPP Pengawasan Repro Sulawesi Selatan , Muh. Tahir Sila, menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan mereka, yakni untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan keberadaan serta eksistensi team pengawasan Repro yang kini telah aktif bergerak di wilayah Sulawesi Selatan. Ujar Muh. Tahir.
Melalui komunikasi yang baik ini, diharapkan terjalin sinergi dan koordinasi yang konstruktif antara pihak Tim Pengawasan Repro dengan aparat penegak hukum demi menjaga integritas dan kelancaran program-program yang dijalankan di daerah.
Kejati Sul Sel Dr. Sila H.Pulungan, menuturkan ” Terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Tim Pengawasan Repro Sulawesi Selatan atas kunjungan hangatnya ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan , diskusi dan pertukaran pandangan yang berlangsung sungguh menjadi kehormatan bagi kami , semoga momentum ini menjadi langkah awal yang baik untuk mempererat silaturahmi, serta membawa keberlanjutan kerja sama yang bermanfaat bagi kemajuan dan kepentingan banyak pihak. ”
Selain itu Ir. Hasbullah, selaku perwakilan dari Tim Pengawasan Repro kabupaten Takalar, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat sinergi dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) disetiap daerah.
Lanjutnya mengatakan bahwa timnya akan berperan aktif dalam mengawal tata kelola pemerintahan dengan melaporkan secara resmi setiap temuan kasus yang tertindasi merugikan keuangan negara.Jelasnya.
Langkah Kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi dukungan nyata bagi aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran disetiap daerah diwilayah Sulawesi selatan.
(Edy Hadris).
