Ada Apa dengan Anggaran Pemeliharaan Damkar Pangkep? Temuan BPK 2023 Kembali Jadi Sorotan
https//www. GerbangIndonesiaTimur.News.com. PANGKEP — Pertanggungjawaban belanja pemeliharaan kendaraan dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi sorotan menyusul temuan pemeriksaan BPK tahun 2023 terkait belanja pemeliharaan kendaraan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Saat dikonfirmasi, Kepala Satuan Damkar Pangkep saat ini Hapiludin S.Pd., M.Pd., mengaku baru mengetahui adanya temuan tersebut. Ia menyebut fokus kepemimpinannya adalah membenahi berbagai persoalan internal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
“Terus terang, saya sendiri baru mengetahui adanya temuan BPK tahun 2023 tersebut. Saya diberikan amanah oleh Bapak Bupati untuk membenahi semua persoalan yang ada di lingkungan kerja kami, dengan segala keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta untuk mengupayakan kendaraan hibah guna menunjang operasional petugas di lapangan.
“Bahkan, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta untuk mencari kendaraan hibah guna menunjang kinerja anggota di lapangan,” jelasnya.
Terkait pembenahan internal, Kasat menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada sebelum dirinya dipindahkan dari jabatannya.
“Saya minta kepada Bapak Bupati, jangan pindahkan saya sebelum saya membenahi satuan ini,” tegasnya.
Kasat juga memastikan bahwa selama masa kepemimpinannya, seluruh unit kendaraan Damkar mendapatkan servis rutin setiap tiga bulan sekali.
Menariknya, muncul keterangan berbeda dari Kepala Satuan Damkar periode 2023. Mantan pejabat tersebut menyatakan bahwa persoalan terkait temuan BPK dan Inspektorat telah diselesaikan oleh Sekda.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status penyelesaian temuan pemeriksaan tahun 2023.
Jika persoalan tersebut telah diselesaikan sebagaimana disampaikan mantan Kasat, dokumen dan mekanisme penyelesaiannya perlu diperjelas. Sementara itu, Kasat yang menjabat saat ini mengaku baru mengetahui adanya temuan tersebut.
Karena itu, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat Kabupaten Pangkep perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status temuan tersebut, bentuk tindak lanjut, serta bukti administrasi penyelesaiannya.
Apakah temuan tersebut benar telah dinyatakan selesai? Apa bentuk penyelesaian yang dilakukan, dan apakah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti?
Persoalan ini juga menjadi relevan di tengah perhatian publik terhadap kondisi armada Damkar, terlebih setelah insiden kecelakaan kendaraan operasional bernomor polisi DD 9025 E pada 29 September 2026.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar perbedaan keterangan antar pejabat. Yang paling penting adalah kepastian pertanggungjawaban anggaran pemeliharaan kendaraan dinas. Sebab, setiap rupiah uang negara wajib dipertanggungjawabkan.
Muh. Ilham Nur
