Ketua Umum GRH Sulsel Geram! Tantang Tanggung Jawab Pelayanan, Pemadaman Listrik hingga 5 Jam Picu Sorotan, Konsumen Berhak Menuntut Pelayanan yang Adil.
GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM MAKASSAR – Pemadaman listrik secara bergilir dikota Makassar hingga berjam-jam kembali menjadi sorotan. Kebijakan pemadaman yang disebut berlangsung hingga lima jam tersebut memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: sejauh mana tanggung jawab PT PLN (Persero) dalam menjamin hak pelanggan untuk mendapatkan pelayanan listrik secara layak dan berkesinambungan?
Di satu sisi, pelanggan yang terlambat memenuhi kewajiban pembayaran rekening listrik harus berhadapan dengan konsekuensi tegas. Mulai dari denda keterlambatan hingga pemutusan sementara, bahkan pembongkaran meteran sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ketika giliran PLN melakukan pemadaman listrik selama berjam-jam, masyarakat pun berhak mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban atas terganggunya pelayanan tersebut.
Jangan Sampai Kewajiban Pelanggan Lebih Tegas daripada Tanggung Jawab Penyedia Layanan.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang listrik yang padam. Di baliknya terdapat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dunia pendidikan, usaha kecil, hingga kebutuhan rumah tangga yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
Pemadaman selama lima jam bukan persoalan sepele. Bagi pelaku usaha kecil, kondisi tersebut berpotensi menghambat aktivitas produksi dan menimbulkan kerugian. Bagi masyarakat, terganggunya aliran listrik juga dapat berdampak pada kebutuhan dasar, terutama ketika pemadaman terjadi tanpa pemberitahuan yang memadai.
Jika pemadaman dilakukan karena pemeliharaan jaringan, gangguan teknis, atau kondisi darurat, PLN tentu perlu memberikan penjelasan secara terbuka. Namun, alasan teknis tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pelanggan atas informasi dan pelayanan yang transparan.
Lantas, bagaimana konsekuensinya bagi PLN?
Lantas, Apa Konsekuensi Hukum Bagi PLN?

Menurut Ketua Umum Dewan Pmpinan Daerah Sulawesi Selatan Gerakan Revolusi Hukum, M. Ishadul islami akbar, S.H,” Bahwa masyarakat perlu tahu, PLN tidak kebal hukum. Kewajiban PLN untuk menjaga mutu pelayanan diatur tegas dalam:
1. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 29: Pelanggan berhak mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
2. Permen ESDM No. 18 Tahun 2023 dan Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP): PLN terikat indikator SAIDI (durasi padam) dan SAIFI (frekuensi padam). Jika TMP dilanggar, PLN wajib memberikan kompensasi.
3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pelanggan berhak atas informasi yang benar dan kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai standar
Apakah pelanggan yang mengalami kerugian akibat pemadaman berjam-jam memiliki hak untuk mengajukan pengaduan? Bagaimana mekanisme kompensasi apabila mutu pelayanan tidak memenuhi standar yang ditetapkan?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh pihak PLN, bukan sekadar melalui pengumuman pemadaman, tetapi juga melalui penjelasan mengenai penyebab, durasi, wilayah terdampak, serta langkah pemulihan pasokan listrik.
Masyarakat tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya menginginkan keadilan dalam hubungan pelayanan: ketika pelanggan dituntut disiplin memenuhi kewajibannya, penyedia layanan juga harus konsisten menjalankan tanggung jawabnya.
Kini, publik menunggu penjelasan dan evaluasi nyata dari manajemen PLN.
Jangan sampai slogan pelayanan prima hanya menjadi pemanis, sementara masyarakat harus berulang kali menanggung dampak pemadaman tanpa kepastian.
Sebab listrik bukan sekadar komoditas, melainkan kebutuhan vital masyarakat. Jika pelanggan dituntut membayar tepat waktu, maka pelayanan pun harus dijalankan dengan standar tanggung jawab yang jelas.
Laporan dipublish tim redaksi

