Sengketa Ruko di Balikpapan: Pihak Tergugat Ajukan Banding, Tuduh Hakim Tidak Cermat
GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM BALIKPAPAN ——– Sorotan perkara hukum kali ini datang dari seorang tergugat (Robby Oeilex), yang menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan dipandang keliru, tidak cermat dan tidak profesional dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan menyatakan atau menetapkan dalam amar putusannya yakni mengabulkan gugatan penggugat Ronny Ratumbuysang. Minggu (1/2/2026)
Menyikapi hal diatas, melalui pengacara tergugat (Robby Oeilex) bernama Burhan Kamma Marausa, SH.,MH saat menyampaikan keterangannya dihadapan wartawan, terkait perkara sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 508 dan 509 adalah sah dan mengikat menurut hukum atas nama pemilik almarhum Soebiyanto.
Burhan Kamma menjelaskan bahwa tanah beserta bangunan perkara tersebut seluas 75 M2 yang terletak di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
Dugaan Indikasi pemalsuan dokumen, menurut Burhan Kamma bahwa dua bukti kwitansi jual beli pada tanggal 3 Juni 2015 terhadap HGB Nomor 508 dan 509 itu kuat dugaan dokumen itu terindikasi palsu, pasalnya tergugat atau pemilik HGB saat itu masih hidup.
Mengingat pada tanggal 30 Agustus 2017 lalu dalam berita acara eksekusi riil dengan Nomor: E.04.2014-106/PDT.G/2007/PN.BPP dimana Pengadilan Negeri Balikpapan saat itu telah melakukan eksekusi terhadap kedua objek sengketa yakni HGB 508 dan 509 dengan putusan ruko tersebut adalah milik sah dari almarhum Soebiyanto, yang tiga tahun kemudian meninggal dunia di tahun 2020, jelas Burhan.
Perkara pun berlanjut ditahun 2025 ini, tergugat (Robby Oeilex) menilai dan banding kepada penggugat yang diduga telah merekayasa dokumen tertanggal 3 Juni tahun 2015 lalu. Karena faktanya, almarhum Soebiyanto pada tahun 2013 telah memberikan kuasa penuh kepada saudaranya lelaki bernama Soediyanto sebagaimana bukti surat T.20 untuk melakukan pengalihan, penjualan, pemindahan dan pengurusan lainnya atas dua ruko atas nama milik sertifikat HGB bernomor 508 dan 509 almarhum Soebiyanto.
Sedangkan dokumen yang dimiliki pihak penggugat adalah dua bukti surat kwitansi transaksi jual beli untuk dua ruko pada tahun 2015 atas nama kedua belah pihak yakni penggugat Ronny Ratumbuysang dan tergugat almarhum Soebiyanto tidaklah mungkin karena kondisi itu telah dikuasakan ke Soediyanto tahun 2013, tutur Burhan Kamma dengan tegas.
Maka Burhan Kamma Marausa, mewakili kliennya Robby Oeilex meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk membatalkan keputusan PN Balikpapan karena dinilai cacat hukum dan diduga terindikasi palsu, itu yang pertama. Dan kedua memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk melakukan pemeriksaan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara Nomor: No: 130/PDT.G/2025/PN.BPP.
Karena ketidak cermatannya majelis hakim PN Balikpapan dengan menyatakan jual beli antara penggugat dan Soebiyanto (tergugat) berdasarkan kwitansi tertanggal 3 juni 2015, atas dua bidang tanah beserta bangunannya seluas 75 meter persegi adalah sah dan mengikat.
Sehingga kekeliruan yang dilakukan majelis hakim PN Balikpapan melalui keputusannya itu, maka pihak kuasa hukum tergugat meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda pada putusan Nomor: No: 130/PDT.G/2025/PN.BPP itu dibatalkan, yang saat ini sedang diajukan banding.
Dan kedua, memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk melakukan pemeriksaan kepada majelis Hakim inisial AW, AC, dan AS yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini Nomor: No: 130/PDT.G/2025/PN.BPP.
Laporan: Syam : Astriana Kemal Situru
