Ketua JPKP DPD Pangkep Dukung Mentan Bongkar Mafia Alsintan, Azizah Latif Minta Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

PANGKEP – Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) DPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Azizah Latif, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Pertanian (Mentan) dalam mengusut dan membongkar dugaan praktik mafia alat dan mesin pertanian (Alsintan).
Dukungan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi viral di media sosial terkait dugaan penyalahgunaan bantuan Alsintan yang disinyalir diperjualbelikan oleh oknum tertentu.
Azizah Latif menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah tegas Menteri Pertanian untuk mengungkap seluruh praktik penyimpangan dalam penyaluran maupun pemanfaatan bantuan Alsintan, yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan petani.
Namun demikian, Azizah juga mengingatkan agar proses penegakan hukum dilakukan secara objektif, transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.
“Kami sangat mendukung langkah Pak Menteri Pertanian untuk membongkar mafia Alsintan. Namun, kami juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu,” tegas Azizah, Sabtu (21/11/2026).
Lebih lanjut, Azizah meminta agar setiap dugaan penyimpangan diusut secara menyeluruh, termasuk apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga ataupun kedekatan dengan pejabat tertentu.
Menurutnya, hubungan kekeluargaan maupun kedekatan dengan pejabat tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum.
“Jika ada dugaan keterlibatan pihak yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan pejabat, maka harus tetap diusut secara tuntas. Jangan sampai ada perlakuan istimewa. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujarnya.
Azizah berharap langkah pembongkaran dugaan mafia Alsintan tidak hanya berhenti pada pernyataan atau penindakan terhadap pihak tertentu, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan Alsintan merupakan fasilitas negara yang bersumber dari anggaran publik dan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya demi meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani.
JPKP DPD Kabupaten Pangkep berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti setiap laporan maupun temuan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, demi memastikan bantuan pertanian benar-benar sampai kepada petani yang berhak menerimanya.
Redaksi: Muh. Ilham Nur
