LBH SUARA PANRITA KEADILAN KECAM KERAS DUGAAN INTIMIDASI JURNALIS DI PAREPARE
https//www. GerbangIndonesiaTimur.News.com. MAKASSAR – Dugaan pernyataan bernada ancaman terhadap insan pers di Kota Parepare menuai kecaman keras dari Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain.
Djaya Jumain, yang juga merupakan mantan jurnalis RCTI dan Kompas TV, menyayangkan munculnya dugaan pernyataan intimidatif yang disebut-sebut dilontarkan oleh Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, dalam rapat monitoring Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, apabila pernyataan “halal darah media” tersebut benar disampaikan, maka hal itu merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai ucapan biasa. Sebab, pernyataan dari seorang pejabat publik, terlebih kepala daerah, dapat menimbulkan ketakutan, tekanan psikologis, bahkan kekhawatiran terhadap keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya.
“Sebagai mantan jurnalis, saya memahami betul bagaimana beratnya tugas insan pers dalam mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai ada pernyataan yang justru berpotensi membahayakan keselamatan jurnalis. Kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan, melainkan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi,” tegas Djaya Jumain.
Ia menegaskan bahwa pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi yang memiliki fungsi menyampaikan informasi, melakukan pengawasan, serta mengawal transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, setiap pejabat publik seharusnya menunjukkan sikap dewasa dan terbuka terhadap kritik maupun pemberitaan media. Jabatan dan kewenangan yang melekat pada seorang kepala daerah tidak boleh digunakan untuk menciptakan tekanan terhadap insan pers.
Djaya Jumain secara khusus meminta Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, segera memberikan klarifikasi secara terbuka dan bertanggung jawab terkait dugaan pernyataan “halal darah media” tersebut.
Menurutnya, masyarakat dan insan pers berhak mendapatkan penjelasan mengenai maksud, konteks, serta tujuan pernyataan tersebut agar tidak berkembang menjadi keresahan dan persepsi ancaman terhadap kebebasan pers.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap sikap dan tuntutan kelompok Media Parepare Melawan yang mendesak adanya permintaan maaf secara terbuka, klarifikasi resmi, serta penghentian segala bentuk tindakan intimidasi terhadap jurnalis.
“Jangan ada pembiaran terhadap tindakan maupun pernyataan yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Jika ada pemberitaan yang dianggap tidak benar atau merugikan, negara telah menyediakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian melalui Dewan Pers sesuai ketentuan perundang-undangan. Bukan dengan intimidasi, apalagi ancaman,” ujarnya.
Lebih lanjut, LBH Suara Panrita Keadilan mengingatkan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam ketentuan tersebut, kemerdekaan pers dijamin sebagai bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan sebagai fondasi penting dalam kehidupan demokrasi.
Djaya Jumain menegaskan, jurnalis tidak boleh diposisikan sebagai musuh pemerintah hanya karena menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan kritis.
“Jurnalis bukan musuh pemerintah. Pers adalah mitra kritis dalam mengawal demokrasi, transparansi, dan kepentingan masyarakat. Jabatan publik bukanlah tameng untuk membungkam kritik. Kami meminta seluruh pihak menghormati profesi jurnalis dan menjamin keselamatan insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya,” tutup Djaya Jumain.
LBH Suara Panrita Keadilan menegaskan bahwa segala bentuk dugaan intimidasi terhadap jurnalis harus disikapi secara serius. Kemerdekaan pers bukan hadiah dari pejabat, melainkan hak yang dijamin undang-undang dan wajib dihormati oleh seluruh elemen bangsa.
Muh. Ilham Nur
