KOMAPO Mandek Kepemimpinan, Politik Dinasti Menguat – Nasib Stafet Kader di Ujung Tanduk
GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM —Komunitas Mahasiswa Aplim -Apom (KOMAPO) sejawa,bali,kalimantan dan sumatera kini berada di persimpangan jalan. Organisasi yang selama ini menjadi wadah konsolidasi, kaderisasi dan perjuangan mahasiswa pegunungan bintang di tanah rantau itu dikabarkan mengalami kemandekan kepemimpinan yang serius.
Bukan hanya soal vakumnya roda organisasi, aroma politik dinasti yang kian menguat di tubuh internal membuat proses regenerasi dan estafet kaderisasi terancam putus di tengah jalan.
Dari informasi yang dihimpun, kepemimpinan KOMAPO tak menunjukkan progres signifikan dalam beberapa periode terakhir. Rapat-rapat organisasi jarang digelar, program kerja tidak berjalan, dan agenda besar seperti Musyawarah Besar (MUBES) untuk pergantian kepemimpinan terus mengalami penundaan tanpa alasan yang jelas dan terjadi korupsi
“Organisasi jalan di tempat. Tidak ada forum resmi, tidak ada kaderisasi yang jelas. Yang ada hanya lingkaran itu-itu saja,” ungkap salah satu kader senior KOMAPO yang enggan disebutkan namanya, Kamis
Politik Dinasti Suburkan Ketidakpercayaan
Kondisi mandek ini diperparah dengan dugaan praktik politik dinasti dan korupsi Jabatan-jabatan strategis di tubuh organisasi diduga hanya berputar di lingkaran keluarga dan kelompok dekat tertentu. Mekanisme demokrasi internal yang seharusnya menjadi ruang terbuka bagi semua kader, kini dipersempit.
Praktik ini, menurut pengamat organisasi kepemudaan, adalah bentuk nyata dari matinya demokrasi internal. Ketika akses terhadap kepemimpinan hanya diberikan kepada kerabat dan orang dekat, maka regenerasi kader akan terhambat dan menyuburkan praktik nepotisme serta konflik kepentingan.
Akibatnya, banyak kader potensial yang merasa tersisih dan memilih apatis. Mereka menilai tidak ada ruang yang adil untuk berkompetisi dan berkontribusi,peraktek seperti ini akan berdampak 10-20 tahun kedepan ketika pulang ke daerah.
Stafet Kader di Ujung Tanduk
Jika kondisi ini terus dibiarkan, KOMAPO terancam kehilangan identitasnya sebagai organisasi kader. Stafet kepemimpinan yang seharusnya menjadi napas keberlangsungan organisasi, kini berada di ujung tanduk.
Sejumlah kader mendesak agar segera dilakukan konsolidasi total dan pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) sebagai jalan keluar konstitusional.
“KOMAPO ini milik bersama, bukan milik keluarga. Jika kepemimpinan mandek dan politik dinasti terus dipelihara, maka yang rugi adalah generasi Papua selanjutnya. Kami butuh penyegaran, butuh pemimpin yang lahir dari proses kaderisasi yang jujur dan terbuka,” tegas kader lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, sekjen/ketua umum KOMAPO belum memberikan keterangan resmi terkait kemandekan roda organisasi dan isu politik dinasti yang mencuat di internal.” Oleh: warakum utara
Laporan tim redaksi
