Gemuruh Panglima Adat Nusantara Andi Jamal Kamaruddin Daeng Massiga Bersuara Lantang Menggugat Narasi Tunggal “Scan Jasa Jokowi
JAKARTA GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM —– Di tengah,hirup Pikuk politik nasional yang kerap didominasi klaim prestasi dan perebutan narasi, suara dari jalur kedaulatan budaya tiba-tiba memecah keheningan. Ini bukanlah suara dari parlemen atau podium kampanye, melainkan suara gemuruh yang datang langsung dari hati nurani Nusantara.
Andi Jamal Kamaruddin Massiga , yang menjabat sebagai Panglima Adat Nusantara Indonesia, baru-baru ini menyuarakan protes keras
Andil Jamal Kamaruddin Daeng Massiga atau yang lebih dikenal dengan Om Betel, Panglima Besar Pasukang Adat Nusantara Indonesia, kembali menjadi sorotan publik setelah tampil LIVE dan menyampaikan protes keras terkait isu dugaan “Scan Jasa Jokowi” yang belakangan ramai diperbincangkan di berbagai platform digital
“Scan Jasa Jokowi kecenderungan sistematis untuk mengklaim dan mempolitisasi seluruh pencapaian pembangunan negara sebagai prestasi tunggal dan pribadi Presiden Joko Widodo.
Protes yang bersuara lantang ini bukan sekedar kritik politik, melainkan sebuah gugatan moral dan kultural terhadap distorsi sejarah dan marginalisasi peran rakyat serta komponen negara lainnya dalam pembangunan.
Panglima Adat Penjaga Marwah Nusantara
Panglima Adat Nusantara memegang peranan unik di Indonesia. Mereka adalah penjelmaan kekayaan budaya, penjaga hukum adat, dan suara moral yang seringkali berada di luar arena politik praktis.”Ketika seorang Panglima Adat turun gunung dan mengeluarkan protes secara terbuka, itu menandakan bahwa ada nilai nilai fundamental suatu bangsa yang diyakini sedang terancam.
Bagi Andi Jamal, masalah “Scan Jasa” ini jauh melampaui urusan elektoral. Ini menyangkut integritas sejarah dan pengakuan terhadap kontribusi kolektif. Dalam pernyataannya yang tegas, Panglima Adat menyoroti bahaya narasi tunggal yang mengikis semangat.
Pembangunan yang kita nikmati saat ini, jalan tol, jembatan, bandara, itu dibiayai oleh uang negara, uang rakyat, yang dikumpulkan dari pajak dan sumber daya alam Nusantara,”tegas Andi Jamal. “Ini bukan jasa pribadi. Ini kewajiban adalah negara. Ketika semua itu di-scan dan dikemas seolah-olah hanya berkat satu orang, kita meremehkan keringat para pekerja, kontribusi daerah, dan marwah uang rakyat itu sendiri.”
Ketika Kebijakan Publik Diprivatisasi
Istilah “Pindai Jasa Jokowi” yang digunakan Panglima Adat Merujuk pada praktik politik menjelang Pemilu, di mana kelompok kelompok pendukung Presiden menggunakan keberhasilan infrastruktur atau kebijakan tertentu sebagai alat kampanye mutlak, menempatkan Presiden sebagai satu satunya arsitek emas negara.
Mendistorsi Demokrasi, Proyek negara yang membiayai APBN/APBD adalah cerminan janji konstitusional, bukan hadiah politik. Jika narasi ini terus dipelihara, rakyat akan terbiasa melihat pembangunan sebagai hak istimewa dari pemimpin tertentu, bukan hak sipil yang wajib dipenuhi negara.
Ancaman Terhadap Netralitas ASN dan TNI/Polri: Ketika jasa kelembagaan negara diakumulasi menjadi jasa personal pemimpin, batas antara kepentingan negara dan kepentingan politik praktis menjadi kabur, berpotensi mengganggu netralitas institusi.
Seruan Panglima Adat Kembali ke Kedaulatan Rakyat
Protes Andi Jamal Kamaruddin Massiga adalah seruan untuk kembali pada etika politik yang jujur dan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Ia menuntut agar semua pihak, terutama elit politik dan mesin kampanye, menghormati fakta
” Suara lantang dari Panglima Adat Nusantara ini menjadi pengingat penting bagi perpolitikan Indonesia: Kekuasaan politik praktis harus tunduk pada etika budaya dan moral kebangsaan.merah putih
Protes Andi Jamal Kamaruddin Massiga memaksa publik dan politisi untuk memikirkan kembali definisi “prestasi” dalam konteks negara demokrasi. Apakah prestasi adalah warisan pribadi yang dapat diwariskan secara politik, ataukah ia adalah kumpulan tanggung jawab konstitusional yang harus diakui sebagai milik seluruh rakyat?
Dengan keberaniannya “menggugat scan jasa,” Panglima Adat telah meletakkan garis batas yang jelas: kedaulatan adat dan moralitas Nusantara menolak untuk dibungkam atau dimarjinalisasi demi ambisi elektoral, mengingatkan kita semua bahwa bangsa ini dibangun di atas landasan gotong royong, bukan personalisasi kekuasaan.
Laporan dipublish tim :Arya
