GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM MAKASSAR SULAWESI SELATAN —– Laporan ini dikutif Sebelumnya dari media INIKATA co id —— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Barat, dan Jawa – Sumatera untuk tahun anggaran 2018 – 2022,” Berkaitan dengan itu, KPK memeriksa sejumlah anggota DPR RI Sebagai Saksi, Dua diantaranya adalah Legislator asal Sulawesi Selatan.
“,Mereka yang diperiksa diantaranya Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae, Anggota DPR Komisi V Hamka Baco Kady dan Andi Iwan Darmawan Aras. Selain itu, KPK juga memeriksa anggota DPRD Sumatera Utara Lokot Nasution.
“Pemeriksaan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (28/7/2023).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 10 tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
Gambar Dokumentasi Istimewa
Mereka yang ditetapkan KPK sebagai tersangka adalah, Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan, Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat.
Kemudian, Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, serta Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023, dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.
Tersangka Harno Trimadi, Bernard Hasibuan, Putu Sumarjaya, Achmad Affandi, Fadliansyah, dan Synto Pirjani diduga menerima suap dari Dion Renato, Muchamad Hikmat, Yoseph Ibrahim, dan Parjono terkait sejumlah proyek pembangunan jalur kereta api.
Beberapa di antaranya, proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo, Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api trans Sulawesi di Makassar Sulawesi Selatan, serta empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat. Mereka juga menerima suap terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam sejumlah proyek itu, keenam pejabat di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menerima suap dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 -10 persen dari nilai proyek.
Dalam mendalami kasus ini, KPK juga telah memeriksa Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub Novie Riyanto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Keduanya dicecar penyidik KPK terkait mekanisme pengawasan proyek pembangunan dan pemerintah jalur rel kereta api di Dirjen Perkeretaapian (**/rls)
