MAKASSAR SULWESI SELATAN GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM —–
Meski Kendati Pembangunan Relokasi Lapak pedagang, Sudah disepakati dari para ketua Asosiasi, dan dirut pasar, Namun masih banyak bermunculan beberapa gelombang protes dari para korban kebakaran Blok B Selatan Pasar Sentral Makassar
Selain issu jual beli posisi lapak dan KIB (Kartu Izin Berdagang) yang di markup oleh para ketua asosiasi dan pengurusnya memonopoli tempat strategis serta bekerja sama dalam memasarkan beberapa lapak,hingga sampai, dengan dalih beberapa kali dilakukan perubahan.”Akal akalan untuk mencapai harga puluhan juta perlapak
Praktek monopoli lapak hingga distribusi pembagian yang kacau masih terus berhembus kencang, kini muncul dugaan pelaksana proyek merupakan perusahaan fiktif serta penerbitan Surat Perikatan Kerja (SPK) yang ilegal dimana direksi dan badan pengawas perumda Pasar Makassar tidak diberitahu atau dirapatkan sebelumnya.
*Point point SPK antara perusahaan dan Dirut PD Pasar yang disepakati secara sepihak dan banyak kejanggalan yang ditemukan mulai dari adanya pelaksana proyek yang disinyalir perusahaan fiktif yang ditunjuk langsung oleh pihak PD Pasar dalam hal ini Dirut Ichsan Abduh Hussein
Padahal nilai proyek ini lebih dari 1 milyar rupiah sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 yang yang telah di ubah dalam Perpres Nomor 12 tahun 2021 bahwa pengadaan barang dan jasa dengan anggaran 200 juta keatas wajib melalui e-catalog,
Selain itu dilapangan ditemukan bahwa pelaksana tender terdapat 2 perusahaan dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda di satu jenis proyek”, jelas Ketum Ormas Kalajengking, Irwan Tompo, SH saat dikonfirmasi, kamis (30/3/23).
Dalam pelaksanaan proyek ini tidak ada transparansi penggunaan biaya oleh pihak PD pasar sebagai pemilik proyek dan kontraktor sebagai pelaksana proyek serta muncul juga kesepakatan sepihak ditengah kondisi yang membuat pedagang mau tak mau harus menerima walaupun dirasa sangat mencekik para pedagang yang sebelumnya telah menjadi korban kebakaran.
Diberitakan sebelumnya pernyataan Walikota Makassar bahwa proyek ini didanai sebagian dari pemerintah dan selebihnya dari swadaya para pedagang korban kebakaran. Tapi pada kenyataannya biaya ganti pembangunan dikenakan sebesar 4 juta rupiah jauh diatas estimasi biaya pembangunan satu lapaknya yang hanya berkisar 1,5 juta rupiah
Jadi pihak pengembang dan pengelolaan dalam hal ini PD Pasar mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih 2,5 juta perlapak atau boleh disebut sudah jauh dari kata swadaya,” Belum lagi termasuk kelebihan lapak yang dibangun menjadi 960 lapak
Disamping itupyla janji dari Dirut Perumda Pasar Karya Kota Makassar sebelum pembangunan bahwa pembangunan akan rampung sebelum bulan puasa,” Kendati harga sebelum’nya 3,750,000 para pedagang dipaksakan untuk menambah biaya percepatan pembangunan sebesar 250,000 ribu/ lapak di Indikasi sebagian pungli lagi
dalam memanfaatkan lapak relokasi tersebut, untuk berjualan di bulan puasa sudah jauh melenceng karena pada kenyataannya hingga seminggu pelaksanaan ibadah puasa lapak relokasi tersebut tidak kunjung selesai.
“Perlu kiranya aparat terkait secepatnya mengusut dugaan pelanggaran Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah dalam proyek pembangunan lapak relokasi pedagang korban kebakaran blok B Pasar sentral Makassar sebelum kerugian para pedagang semakin besar akibat dijarah oleh oknum-oknum yang bermain dalam proyek tersebut untuk keuntungan pribadi”, tambah Irwan Tompo yang juga Dirut LBKH The Real Legend Kiwal ini.
Ketum Ormas Kalajengking ini juga berjanji akan mengusut tuntas penyimpangan dan praktek praktek monopoli serta hal hal yang merugikan masyarakat terkhusus bagi para pedagang korban kebakaran pasar sentral Makassar.
“Kami segera akan membuka layanan pengaduan bagi para pedagang atau masyarakat yang mengetahui kejanggalan kejanggalan pembangunan dan praktek monopoli serta jual beli, alasan kami membuka layanan pengaduan karena fungsi dari kepala unit pasar sentral Makassar tidak berjalan”, ujar lawyer muda ini.
Hingga berita ini tayang pihak PD Pasar belum dapat dimintai keterangan karena sebagian dari direksi PD Pasar Makassar Raya memilih bungkam.
Laporan tim koalisi tri 3 pilar dimensi
