JENNEPONTO SULAWESI SELATAN GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM —– Buntut dugaan pengeroyokan yang dilakukan oknum pegawai terhadap jurnalis Mata Publik Agung Setiawan di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil ( Disdukcapil) akhirnya ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Sulsel angkat bicara, Minggu, (06/11/22)
Hasan Anwar mengatakan beredarnya rekaman digital melalui pesan berantai di beberapa grup WhatsApp terdengar ada bahasa yang kurang Etis didengar ditengah masyarakat, Bahasa yang kurang mendidik dan tidak bisa di jadikan contoh bagi pejabat-pejabat di kabupaten Jeneponto.
Hasan Anwar menilai tidak seharusnya seorang kepala Dinas mengeluarkan kata-kata tidak etis karena seorang kepala Dinas harusnya kepala Dinas jadi contoh, panutan, bukan menjadikan dirinya sebagai seorang raja yang seenaknya mengeluarkan kata-kata tidak sopan apalagi dihadapan wartawan.
Minta Bupati Jeneponto Rekomendasikan Pencopotan Kadis Dukcapil “Ini saja dihadapan wartawan seenaknya bicara kotor apalagi dihadapan masyarakat, padahal dia seorang Kadis,”ujar Hasan.
Kami juga menyayangkan adanya oknum pejabat publik di kabupaten Jeneponto yang begitu Arogansi dengan bahasa tidak etis kepada wartawan apalagi wartawan tersebut hanya meminta klarifikasi dengan adanya informasi masyarakat, akan tetapi bukan menerima dengan baik wartawan tersebut melainkan melontarkan kata-kata tidak sopan bak preman dengan bahasa mau melawan (Lanu Ewa’a).
Dengan adanya kata-kata tersebut, sehingga memancing emosi yang diduga oknum pegawai yang berada didalam kantor sehingga wartawan tersebut dikejar dan ada dugaan dikeroyok oleh oknum pegawai disdukcapil yang pada saat itu Agung Setiawan sudah berada didepan kantor.
Sehingga kami perwakilan dari teman-teman LSM Wartawan Se-Sul-Sel meminta kepada Bapak Bupati Iksan Iskandar untuk mengeluarkan rekomendasi kementerian dalam Negeri (Mendagri) agar secepatnya mencopot Kadis Dukcapil Jeneponto.
Lebih jauh, alasan Ketua LPK Sul- Sel meminta kepada Bupati Jeneponto untuk rekomendasikan pencopotan kadis Dukcapil atas dugaan pengeroyokan diarae Disdukcapil yang di lakukan oleh oknum pegawai,.
“Dalam Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999 sudah sangat jelas bahwa Pers adalah pilar ke 4 kebangsaan yang harus bersinergi dengan semua pihak,”ujar Anwar
Sementara itu, Dewan Pembina Cakrawalainfo.id. Hardianto Haris mengatakan Wartawan adalah relasi semua pihak, yang seharusnya diterima dengan baik ketika melakukan konfirmasi bukan diterima dengan kekerasan seperti kasus dugaan pengeroyokan di Disdukcapil.
Dengan adanya dugaan kekerasan terhadap wartawan di Disdukcapil Jeneponto maka Bupati Jeneponto harus mengeluarkan rekomendasi ke Kemendagri untuk segera mencopot Kadis Disdukcapil Jeneponto,”ucap Hardianto
“Kami meminta kepada bapak Bupati Jeneponto agar kiranya mengeluarkan rekomendasi ke Kemendagri untuk segera mencopot Kadis Dukcapil M.Jafar,”pungkas Hardianto.
Laporan tim koalisi
